TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memaparkan strategi pemerintah dalam melakukan hilirisasi bauksit. Hal tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 mendatang.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Taufik Bawazier memperkirakan road map atau peta jalan hilirisasi industri tersebut akan rampung pada akhir bulan ini.

"Kita sudah punya gambarnya ini, tinggal kuncinya adalah investasi yang tepat. Jangan sampai investasi itu jadi predator industri yang sudah," ujarnya saat ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan pada Selasa, 28 Desember 2022.

Taufik menjelaskan Kemenperin sedang memperhitungkan ihwal investasi itu. Sebab, pihaknya tak ingin apabila terjadi investasi besar-besaran, tetapi mematikan industri yang selama ini sudah memenuhi kebutuhan nasional. Hal ini, kata dia, juga berlaku pada rencana hilirisasi semua komoditas.

"Jadi ini juga berlaku pada semua sektor. Itu yang kami komunikasikan dengan kementerian sebelah sehingga menjadi bagian policy yang strategis untuk penguatan hilirisasi semua produk, termasuk bauksit," tutur Taufik.

Ia menuturkan dengan adanya hilirisasi, pada dasarnya 4 juta ton bauksit dapat diolah menjadi 2 juta ton alumina atau 1 juta aluminium. Artinya, ucap Taufik, jika diolah di dalam negeri, akan ada peningkatan nilai tambah hingga berkali lipat. Karena itu Kemenperin akan menghitung dari sisi permintaan atau kebutuhan terhadap bauksit dan juga dari sisi suplai.

Adapun kebutuhan terhadap bauksit secara nasional saat ini cukup tinggi, hampir 1 juta ton. Namun Kemenperin masih akan menghitung lebih rinci berapa kebutuhan sampai 2035. Ia menyebutkan kebutuhan terbesar atas bauksit berasal dari sektor transportasi. Dari sektor transportasi, misalnya setiap satu mobil diperkirakan membutuhkan 16 kilogram. Sehingga dapat dihitung dari total permintaan mobil hingga 2035.

Selanjutnya: Permintaan terbesar komoditas bauksit datang dari bahan bangunan<!--more-->

Selain sektor transportasi, ia menyebut permintaan terbesar komoditas bauksit juga datang dari sektor bahan bangunan, elektronik, dan kemasan yang membutuhkan alumunium.

Sementara dari sisi suplai, Kemenperin mengatakan kapasitas nasional saat ini baru mencapai 250 ribu ton. "Ini masih kurang. Artinya kalau kita tidak paksakan untuk membangun di dalam negeri, nanti akhirnya kita akan impor, tidak ada nilai tambah. Akhirnya bauksitnya saja yang diekspor," ujarnya. Karena itu pemerintah akan terus mendorong peningkatan kapasitas pengolahan bauksit secara nasioal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 nanti akan berlaku untuk semua jenis bauksit mentah. Termasuk yang sudah dicuci atau yang lebih dikenal bauksit bersih alias washed bauxite. Larangan ekspor biji bauksit diumumkan Jokowi dua tahun setelah melarang ekspor bijih nikel per 1 Januari 2022.

Jokowi memperkirakan kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan negara dari Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 62 triliun. Perkiraan ini merujuk pada keputusan pelarangan ekspor nikel yang juga naik setelah terbitnya larangan.

Sementara itu, Indonesia adalah salah satu negara yang punya cadangan bauksit. Setiap tahunnya, Indonesia mengimpor alumunium, salah satu produk turunan bauksit, tidak kurang dari US$ 2 miliar per tahun.

Baca Juga: Ekspor Bauksit Dilarang, Emiten Berikut Bisa Dipertimbangkan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.