TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hasran, mengatakan uji coba pembatasan penggunaan LPG 3 kilogram merupakan langkah awal yang baik untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi. Namun, pembatasan subsidi itu perlu diiringi pendataan yang matang agar tak meleset sasaran.

“Sebelum program pembatasan benar-benar diimplementasikan,” tutur Hasran dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Desember 2022.

Hasran berharap dari uji coba pembatasan LPG 3 kilogram, pemerintah bisa mengevaluasi program yang sudah berjalan. Sekaligus, pembatasan ini menjadi momentum untuk mengumpulkan data penerima subsidi yang lebih akurat.

Hasran tak menampik, kebijakan pembatasan gas melon akan sangat berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Mereka, kata dia, akan dipaksa melakukan penyesuaian-penyesuaian perihal konsumsi LPG.

Baca juga: Bos Pertamina Sebut Mekanisme Pembatasan Subsidi LPG 3 Kilogram Belum Ada

"Jika sebelumnya UMKM, terutama sektor makanan dan minuman, dapat memperoleh LPG 3 kilogram, dengan harga subsidi, berlakunya uji coba ini akan ada batasan bagi mereka. Namun, selagi mereka layak dan mengisi data dengan benar seharusnya ini bukan menjadi masalah," tuturnya.

Hasran menekankan pemerintah perlu mematangkan kriteria penerima program bantuan subsidi dalam waktu dekat. Penentuan kriteria ini, kata dia, mesti melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam setiap program pemberian bantuan atau subsidi, tutur Hasran, pendataan dan verifikasi yang akurat merupakan kunci kesuksesan. Pendataan dan verifikasi sangat menentukan apakah program tersebut sudah tepat sasaran dan sejauh mana dampak program tersebut terhadap masyarakat.

Dalam uji coba ini, data penerima subsidi akan bersumber dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikumpulkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data itu akan terintegrasi dengan aplikasi Mypertamina.

“Apabila penerima subsidi ini belum terdata dalam P3KE, bisa mengisi data secara langsung melalui Mypertamina. Kita harus mengakui bahwa data Indonesia ini masih kurang akurat. Namun, dengan adanya masa percobaan ini diharapkan data-data baru yang lebih akurat dapat tercipta,” ucap Hasran.

Lebih lanjut, Hasran berujar, berkurangnya alokasi anggaran untuk subsidi LPG akan memberikan keleluasaan kepada APBN untuk dialihkan ke program pemerintah lainnya. Misalnya, pembangunan infrastruktur digital untuk meminimalkan kesenjangan digital (digital divide) yang salah satu dampaknya membuka peluang ekonomi.

"Pencabutan subsidi biasanya akan menemui penolakan di awal. Makanya, perlu dipastikan anggaran yang dicabut, dimanfaatkan untuk program-program lain yang juga membawa manfaat yang tidak kalah besar untuk rakyat," ujarnya.

NABILA NURSHAFIRA

Baca juga: G20 Sepakat Subsidi BBM Dihapus, Pemerintah Diminta Siapkan Dana untuk Nelayan hingga Petani

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.