TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan munculnya teknologi digital di sektor keuangan, perbankan, atau fintech telah menciptakan ekosistem yang terinterkoneksi. Hal itu, kata dia, membuat kementerian yang dipimpinnya melakukan reformasi dan transformasi digital.

"Munculnya fintech telah menciptakan ekosistem yang semakin terinterkoneksi yang memungkinkan kita untuk makin mengelola, memonitor, dan melaporkan transaksi-transaksi secara tepat waktu dan proses bisnis dari pengelolaan keuangan semakin tertransformasi menggunakan dan tergantung kepada teknologi digital ini," ujar dia dalam acara virtual Conference on Public Finance and Treasury 2022 pada Rabu, 14 Desember 2022.

Baca: Pesan Sri Mulyani ke Pegawai Kemenkeu Agar Hati-hati Setan atau Tuyul yang Membolak-balikkan Hati

Menurut Sri Mulyani, hal itu memungkinkan interkoneksi antara instansi pemerintah dan antara pemerintah dengan pihak perusahaan atau dunia usaha yang dilakukan secara digital. Termasuk sekarang interkoneksi antara pemerintah langsung kepada masyarakat juga dilakukan dan bisa difasilitasi dengan teknologi digital.

Bendahara negara itu mencontohkan, banyak bantuan sosial atau bansos sekarang sudah disalurkan langsung ke penerima (by name by address), ditransfer langsung dari pemerintah pusat langsung ke rekening bank penerima.

Sri Mulyani menilai hal itu sebagai sebuah revolusi. Tapi masih banyak yang harus diperbaiki, khususnya dalam memastikan rumah tangga tersebut memang betul-betul yang berhak menerima atau tidak. "Sehingga inclution dan exclution error harus terus kita perhatikan," tutur dia.

Sri Mulyani menuturkan teknologi digital telah memungkinkan pemerintah langsung melakukan transaksi kepada masyarakat dengan biaya yang sangat minimal dibandingkan pada saat belum adanya teknologi digital.

Sehingga, kekawatiran setiap program pemerintah--yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat-- yang melalui berbagai proses birokrasi administrasi yang sangat rentan terhadap korupsi atau pungutan liar menjadi menurun.

Selanjutnya: Pemerintah juga telah mengembangkan...

<!--more-->

Pemerintah, dia melanjutkan, juga telah mengembangkan platform pembayaran pemerintah atau PPP dari sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN Next Generation sebagai inisiasi yang saling mendukung.

Selain itu, seluruh kementerian dan lembaga juga mulai memanfaatkan dan menggunakan kartu kredit pemerintah dalam rangka untuk mengakomodasi transaksi pada ekosistem sistem perbankan dan sistem pembayaran beban belanja pemerintah.

"Ini mengurangi banyak sekali aspek administrasi pelaporan. Karena sekarang kita tahu persis setiap uang persediaan yang ada di dalam balance kartu kredit penggunaannya langsung pelaporannya tercatat," kata Mekeu Sri Mulyani.

Selain itu, dia melanjutkan, Kemenkeu juga mengenalkan marketplace yang di-create oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal itu akan sangat menguntungkan pelaku UMKM di dalam berpartisipasi atau mendapatkan akses untuk bisa memasok kebutuhan pemerintah dengan menawarkan barang dan jasa melalui marketplace digital pemerintah.

"Tentu ini akan sangat mengurangi transaction cost, memberikan kesempatan yang sangat luas kepada UMKM. Mereka tidak perlu harus hadir melakukan transaksi yang bisa kemudian menimbulkan implikasi terhadap tata kelola korupsi atau inefisiensi," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Menkumham Benarkan Revisi UU IKN Agar Bisa Didanai APBN, Begini Pro Kontranya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.