TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.

"Ayo kita sama-sama mengeksekusinya, karena biasanya belanja utamanya belanja modal sangat banyak tantangannya," ujar Sri Mulyani dalam acara bertajuk 'Seremoni Serah Terima BMN Kementerian PUPR Tahun 2022 Tahap 2' yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022.

Baca: Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

Dalam catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dana pemda di perbankan per Oktober 2022 naik 22,94 persen ketimbang periode serupa tahun lalu (year-on-year/yoy) menjadi Rp 278,73 triliun dari Rp 226,71 triliun.

Belanja harus tetap akuntabel

Meski begitu, kata Sri Mulyani, pembelanjaan dana pemda tetap terukur, berdampak maksimal bagi masyarakat dan harus dilakukan dengan akuntabel. "Saya tidak mendorong untuk dibelanjakan habis asal habis, tidak juga."

Ia menjelaskan pembelanjaan anggaran negara memang bukan merupakan hal yang mudah. Sebab, pengeluaran yang dilakukan tak bersifat personal.

Belanja negara termasuk pemerintah daerah, kata Sri Mulyani, seharusnya melalui perencanaan sebelum kemudian dieksekusi dengan baik. Oleh sebab itu, membelanjakan anggaran negara secara benar menjadi tantangan tersendiri di negeri ini. Sama halnya seperti mendapatkan penerimaan negara dengan memungut pajak secara adil.

Selanjutnya: Jokowi sebelumnya menyinggung soal ...

<!--more-->

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyinggung soal anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang belum dibelanjakan hingga mengendap di bank sebesar Rp 278 triliun.

Masuknya investasi bisa jadi percuma

"Kita pontang-panting cari arus modal masuk lewat investasi, tetapi uang yang di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Hati-hati ini keliru besar," ucapnya pada akhir November lalu.

Dana sebesar Rp 278 triliun itu meliputi dana belanja kabupaten, kota, dan provinsi. Padahal pada tahun lalu, kata Jokowi, di bulan yang sama uang yang mengendap belum terbelanjakan biasanya hanya berkisar Rp 210 sampai 220 triliun.

Kepala negara menyebutkan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma jika APBD tidak dibelanjakan, apalagi jumlahnya sangat besar. Padahal bila dana itu dibelanjakan, pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah bisa terdongkrak.

"Situasi sangat sulit, tetapi malah uangnya didiamkan di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget Rp 278 triliun. Saya minta segera dibelanjakan," kata Jokowi.

ANTARA | RIANI SANUSI PUTRI

Baca juga: Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Akhir Tahun, Erick Thohir: BUMN Siap Gelar Operasi Pasar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.