TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan perusahaan-perusahaan pelat merah akan siaga membeli bahan pokok untuk menjaga stok dan kestabilan harga pangan pada tahun depan. Pasalnya, kondisi rantai pasok dunia diperkirakan masih terganggu pada tahun 2023 seiring dengan ancaman resesi global.

"BUMN siap untuk menjadi pembeli siaga (off taker) bahan-bahan kebutuhan pokok pada tahun depan," ucapnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 6 Desember 2022.

Baca: Erick Thohir Siapkan Aturan Blacklist Direksi dan Komisaris BUMN Bermasalah, Kapan Berlaku?

Syarat BUMN menjadi off taker bahan pokok

Namun Erick mengajukan satu syarat, yaitu penyerapan perlu disertai dengan penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap BUMN pelaksana. Penugasan ini diperlukan agar para pemimpin di BUMN bidang pangan tidak ragu dan khawatir atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka.

Ia lalu merujuk pada peran Perum Bulog yang seharusnya menyalurkan bahan pokok untuk meredam kenaikan harga di pasar, justru terhambat lantaran harga beras pada saat pembelian lebih tinggi dibandingkan pada saat akan dikeluarkan. Hal ini yang dikhawatirkan menjadi temuan kerugian negara.

Lebih jauh, ia menilai mekanisme pelaksanaan fungsi BUMN bidang pangan oleh Bulog dan ID Food harus diatur. Tujuannya agar mendapat dana yang besar, sehingga penyerapan maupun penyaluran pasokan komoditas pangan pun tidak akan bergantung pada harga di pasar.

Adapun dana yang diperoleh untuk melakukan tugas tersebut adalah pinjaman dari bank-bank yang tergabung dalam Himbara dengan bunga yang rendah. Dengan dana itulah, BUMN pelaksana fungsi off taker bisa menyerap bahan pangan pokok dari petani.

“Ini yang menjadi bagian dari upaya mengamankan rantai pasok pangan. Ini penting karena kondisi rantai pasok dunia masih terganggu di tahun depan,” ujar Erick Thohir.

Selanjutnya: Ia memaparkan bahwa peran BUMN...

<!--more-->

Ia memaparkan bahwa peran BUMN terhadap ketahanan pangan merupakan bentuk antisipasi untuk menekan harga pangan. Apalagi tingginya potensi inflasi pada tahun depan dapat disebabkan oleh dua sumber, yaitu tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melonjaknya harga pangan.

Di sinilah peran BUMN untuk membantu kementerian lain dalam mengintervensi fluktuasi harga pangan dengan tetap melalui penugasan yang jelas. Selain dana pinjaman yang besar dari Himbara dengan bunga rendah, ia menyebutkan ID Food akan ditugaskan sebagai market dan Bulog menjadi stabilisator harga.

Petani tak lagi terbebani

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat menceritakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta agar seluruh hasil panen petani diserap oleh BUMN. Dengan begitu, para petani tidak lagi dibebani soal harga atau penjualan.

Pemerintah melalui BUMN nantinya akan membeli seluruh hasil produksi petani, kemudian menjualnya kepada konsumen. "Nah, oleh karena itu kemarin saya mengusulkan, kalau bisa subsidi (pangan) Rp 100 triliun per tahun selama tiga tahun," kata Zulkifli pada akhir September 2022 lalu.

Ide itu juga sudah muncul di pemerintahan sejak puluhan tahun lalu tapi baru kali ini digaungkan kembali oleh Jokowi. Jika wacana ini dapat direalisasikan, petani tidak dibebani tugas tambahan yang bukan bidangnya.

Petani dengan begitu diharapkan bisa lebih produktif. "Kalau udah itu sudah kita nggak perlu impor lagi. Jadi jangan sampai dia kalau bikin banyak nggak laku. Oleh karena itu harus dibeli oleh negara, tugasnya pemerintah itu membeli," tutur Zulkifli Hasan.

Baca juga: Impor Beras 200 Ribu Ton Diketok, Serikat Petani: Padahal Awal Tahun Ada Panen Raya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.