TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan Indonesia akan mengajukan banding setelah kalah atas gugatan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menurut dia, target hilirisasi nikel itu harus diperjuangkan demi kepentingan nasional.

"Kita harus berjuang dong. Kepentingan nasional harus diperjuangkan habis-habisan," ujarnya saat ditemui Tempo di Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu, 4 Desember 2022.

Terlebih, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya telah menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menghentikan ekspor bahan mentah nikel. Pasalnya, Jokowi menilai langkah itu telah membuat nilai tambah ekspor nikel melonjak.

Ia mengatakan nilai ekspor bahan mentah nikel tujuh tahun sebelumnya hanya bernilai US$ 1,1 miliar atau sekitar Rp 20 triliun dalam setahun. Sedangkan setelah pemerintah membuat smelter untuk hilirisasi, pada 2021 ekspor nikel Indonesia mencapai US$ 20,8 miliar atau sekitar Rp 300 triliun.

"Dari Rp 20 triliun meloncat ke Rp 300 triliun lebih. 18 kali lipat, kita hitung nilai tambahnya," kata Jokowi. Selain itu, hilirisasi nikel juga telah mendorong surplusnya neraca perdagangan Indonesia selama 29 bulan terakhir secara berturut-turut.

Jokowi tak menampik langkah Indonesia dalam melarang ekspor bahan mentah nikel mengancam terjadinya penutupan pabrik di negara lain hingga memicu timbulnya pengangguran di sana. Terlebih apabila pengolahan nikel industri tersebut dilakukan di Indonesia. Tetapi menurut dia, langkah ini tetap harus dilakukan demi membuka lapangan kerja di Tanah Air dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ga jadi, ya enggak akan kita menjadi negara maju," tuturnya.

Bahkan Jokowi menegaskan, hilirisasi akan terus dilakukan bukan hanya pada nikel, tetapi komoditas lainnya seperti, bauksit hingga kopi. Tujuannya, agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan ekspor dari bahan mentah. Ia pun memperingatkan pada jajarannya agar jangan sampai Indonesia terlena untuk mengekspor bahan mentah yang telah berlangsung selama ratusan tahun itu.

"Terus saya sampaikan pada menteri-menteri. Terus, tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti di nikel tapi juga (komoditas) yang lainnya," kata Jokowi.

Baca Juga: Zulhas Pastikan RI Bakal Banding Setelah Kalah Gugatan soal Ekspor Bijih Nikel di WTO

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.