TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang belum dibelanjakan hingga mengendap di bank sebanyak Rp 278 triliun.

Jokowi amat menyayangkan hal tersebut terjadi, karena pemerintah pusat tengah mencari-cari investasi dari luar negeri agar perputaran uang di dalam negeri terus meningkat.

"Kita pontang-panting cari arus modal masuk lewat investasi, tetapi uang yang di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Hati-hati ini keliru besar," ucapnya saat memberikan sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta pada Rabu, 30 November 2022.

Data tersebut ia peroleh dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Rabu pagi. Uang sebesar Rp 278 triliun itu meliputi dana belanja kabupaten, kota, dan provinsi. Padahal pada tahun lalu, kata Jokowi, di bulan yang sama uang yang mengendap belum terbelanjakan biasanya hanya berkisar Rp 210 sampai 220 triliun

Ia mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan. Apalagi jumlahnya sangat besar. Pasalnya bila dana itu dibelanjakan, maka sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Karena itu ia memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa satu persatu dan melaporkan padanya ada persoalan apa yang membuat daerah belum membelanjakan dananya.

"Situasi sangat sulit, tetapi malah uangnya didiamkan di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget Rp 278 triliun. Saya minta segera dibelanjakan," kata dia.

Ia tak menampik bahwa belanja daerah biasanya memang dilakukan pada akhir tahun. Tapi menurut dia kali ini dana yang mengendap jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia mencatat realisasi belanja nasional kini sudah masuk ke angka 76 persen, sedangkan realisasi belanja daerah baru mencapai 62 persen. Sisa waktu hingga akhir tahun pun sudah semakin dekat. "Besok sudah Desember. Hati-hati. Ini keliru besar," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri juga telah mengimbau pemerintah daerah agar mempercepat realisasi APBD serta tidak ragu dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran."Daerah tidak perlu ragu melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan sudah ditetapkan," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya diterima di Jakarta Rabu, 9 November 2022.

Fatoni menekankan daerah perlu memulai kegiatan sejak awal tahun, sehingga masyarakat dapat segera merasakan dampak pembangunan. Selain itu, kualitas pelayanan publik juga bisa segera meningkat, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utamanya agar uang segera beredar di masyarakat hingga ekonomi di daerah bisa bergerak. Menurut dia pihak swasta juga akan terpancing untuk membelanjakan uangnya. Meskipun melakukan percepatan kegiatan, Fatoni tetap mengingatkan pemda agar memegang prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam merealisasikan anggaran.

Baca Juga: APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.