Cara Sri Mulyani Lobi Negara Lain Hadiri KTT G20: Bilateral 100 Kali

Senin, 14 November 2022 05:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bolak-balik melobi menteri hingga deputi negara-negara anggota G20 untuk hadir di pertemuan tingkat tinggi di Bali. Direktur Eksekutif Bank Dunia, Wempi Saputra, mengatakan komunikasi Sri Mulyani dengan para pejabat negara berlangsung sejak Februari hingga Oktober 2022 baik secara tatap muka maupun melalui virtual.

"Saya juga bantu itu beberapa, bilateral 100 kali. Beliau ke Menteri Keuangan, saya ke deputi," ujar Wempi di kompleks Nusa Dua, Bali, Ahad, 13 November 2022.

Usaha keras Sri Mulyani, kata Wempi, dilakukan setelah kondisi Rusia dan Ukraina memanas. Sri Mulyani mencoba menampung aspirasi dari negara-negara anggota G20 untuk menyikapi invasi negara beruang merah ke Ukraina.

Sejumlah negara, ujar dia, meminta Indonesia sebagai Presidensi G20 tidak mengundang Rusia. Ini berkaitan dengan sanksi negara-negara di dunia setelah hubungan Rusia-Ukraina meregang. Namun, Indonesia menginginkan ada jalan tengah.

Upaya tersebut dilakukan agar keutuhan G20 tetap terjaga. "(Rusia) diundang April. Karena kalau sekali enggak diundang, jadi G19, jadi berkurang lagi," katanya.

Advertising
Advertising

Dalam komunikasi bilateral dengan menteri dan deputi negara-negara anggota G20, Sri Mulyani menyampaikan keinginannya masalah global dapat diselesaikan bersama. Sri Mulyani juga menginginkan adanya kontribusi G20 terhadap bidang kesehatan, trasisi energi, dan transformasi digital.

Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan hadir dalam KTT G20 di Bali. Dia menugaskan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov untuk mewakili kedatangannya.

Selanjutnya: Sinyal Nihil Kesepakatan G20

<!--more-->

KTT G20 berpeluang tidak mencapai kesepakatan atau menghasilkan leaders communique. Sinyal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut berujar, G20 berlangsung saat kondisi geopolitik dunia memanas.

"Belum pernah ada G20 dengan situasi dunia sekompleks sekarang. Kalau nanti tidak menghasilkan leaders communique, ya sudah tidak apa-apa," kata Luhut.

Dia menganggap wajar bila persamuhan para kepala negara anggota G20 itu nihil komunike karena dunia tengah menghadapi pelbagai masalah, seperti perang Rusia-Ukraina. Meski demikian, ia memastikan ada banyak efek limpasan yang akan dihasilkan dari pertemuan tingkat tinggi itu. Efek G20 akan mengalir ke 361 titik yang nilainya besar. Efek berentet yang ia maksud adalah kebijakan bersama untuk sektor kesehatan hingga dialog mengenai dekarbonisasi.

"Banyak yang bsia dicapai, seperti membangun kerja sama mangrove restoration, banyak area lain yang dicover di sini. Saya melihat leaders communique memang penting, jadi kita tetap berharap ada communique yang keluar," kata dia.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | DANIEL AHMAD

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

12 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

16 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

16 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

2 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

2 hari lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

3 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

3 hari lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya