"Multiplier effect atau dampak berganda akan lebih besar kalau dana IKN digunakan untuk memperluas bantuan usaha produktif, dan mendorong digitalisasi UMKM," tutur Bhima.

Sehingga, ia menilai permasalahan utama dalam pembangunan IKN itu sebenarnya berada pada prioritas kebijakan saja. Selain itu, ia menyarankan agar dana untuk pembangunan IKN sebaiknya dialokasikan ke dana stabilitas energi baik non-subsidi dan subsidi. Sehingga, dana tersebut bisa bermanfaat untuk menjaga inflasi dan daya beli agar tetap dalam rel yang diharapkan.

"Karena kondisi saat ini lebih diperlukan fokus untuk pemulihan ekonomi," ujarnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengklaim dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan IKM sudah terasa, terutama dari sisi ekonomi.

"Survei khusus untuk menghitung dampak pembangunan IKN di Kaltim memang belum kami lakukan, pihak lain juga belum melakukan, namun dampak ekonomi secara umum sudah bisa kita rasakan," ujar Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kalimantan Timur, Ricky Perdana Gozali.

Dampak yang yang ia maksud, antara lain investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berupa Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku yang hingga kini masih berlanjut. Menurutnya, pembangunan proyek itu melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga turut meningkatkan pendapatan warga lokal yang menjual makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari

Baca juga: Smartfren Bicara Peluang dan Kesiapan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi di IKN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

• Sebelumnya
• 1
• 2