Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi 56,2 Persen, Kemenkeu: Kalau Tak Digunakan . . .

Minggu, 6 November 2022 15:10 WIB

Deretan gedung bertingkat di Jakarta, Senin, 24 Oktober 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan ekonomi kuartal III-2022 mampu tumbuh mencapai 5,5 persen (year on year/yoy). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp256,28 triliun atau 56,2 persen dari total anggaran per 28 Oktober 2022.

Staf Ahli Menteri Keuangan atau Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya menyampaikan bahwa jumlah realisasi tersebut baru mencapai 56,2 persen dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp455,62 triliun.

“Sampai dengan 28 Oktober 2022, realisasi anggaran PEN sudah mencapai 56,2 persen atau Rp256,28 triliun,” katanya, Jumat 5 November 2022.

Baca: Cukai Rokok 2023 dan 2024 Naik 10 Persen, Ini Kajian dan Pertimbangan Kemenkeu

Realisasi anggaran Program PEN tertinggi tercatat pada pos belanja perlindungan masyarakat, yang mencapai Rp113,9 triliun atau mencapai 73,6 persen dari pagu anggaran Rp154,76 persen.

Selanjutnya, realisasi anggaran Program PEN pada pos belanja penguatan pemulihan ekonomi telah mencapai Rp99,2 triliun atau 55,6 persen dari pagu anggaran Rp178,32 triliun.

Sementara itu, pos belanja untuk penanganan kesehatan dalam program ini baru Rp43,2 triliun atau hanya mencapai 35,2 persen dari pagu anggaran Rp122,54 triliun.

Made mengatakan, realisasi yang kecil pada anggaran penanganan kesehatan ini justru menunjukkan bahwa penanganan Covid-19 oleh pemerintah berhasil dilakukan.

“Untuk penanganan kesehatan dari pagu Rp122 triliun, realisasinya masih kecil di 35,2 persen, artinya ini menunjukkan penanganan Covid-19 sudah berhasil, jadi tidak harus dipakai atau digunakan secara berhura-hura,” jelas Made.

Bahkan, dia mengatakan, Kementerian Kesehatan justru mengusulkan untuk mengembalikan alokasi anggaran yang tidak terpakai ke kas negara.

Made mengatakan, pemerintah juga belum mempertimbangkan untuk melakukan realokasi anggaran untuk mendorong penyerapan anggaran Program PEN tersebut.

“Untuk kebijakan PEN, belum ada arahan untuk realokasi. Jadi kalau tidak digunakan ya tidak apa-apa, sisanya untuk bantalan di tahun depan,” tutur Made.

BISNIS

Baca: Kemenkeu Sebut Kebijakan Menjaga Pasokan dan Distribusi Pangan Terbukti Kendalikan Inflasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

3 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

5 hari lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

9 hari lalu

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

9 hari lalu

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

10 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

10 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

12 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pembangunan jalan daerah di Provinsi Gorontalo pada hari ini, Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya