TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonomi Digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai aturan migrasi dari TV analog ke TV digital atau analog switch off (ASO) sudah jelas. Menurut dia, lembaga penyiaran harus bermigrasi secepatnya ke digital.

“Ini sebenarnya sudah beberapa tahun lalu. Saya juga sebenarnya bertanya-tanya ini kenapa ya Jabodetabek doang?” ujar dia melalui sambungan telepon pada Jumat, 4 November 2022.

Nailul mengatakan seharusnya migrasi ke TV digital dilakuka secara nasional. “Memang ya mungkin pemerintah merasa yang paling siap adalah Jabodetabek,” kata dia.

Dia pun menilai, kebijakan tersebut sebenarnya mendukung masyarakat karena diberikan pelayanan yang bagus dari sisi siaran televisi. Namun, di sisi lain sebagian masyarakat itu sulit untuk pindah dari analog ke digital kalau tidak dibantu pemerintah.

Nailul juga mengaku tidak mengetahui program set top box (STB) masih berjalan atau tidak. “Karena kalau enggak dibantu cukup berat bagi masyarakat untuk beli STB seharga Rp 300-400 ribanu, dan di tengah kondisi ekonomi yang sekarang,” tutur Nailul. Pada intinya Nailul mendukung inisiasi ASO, tapi dengan sayarat tidak memberatkan msayarakat.

Seremoni migrasi TV analog menuju TV digital dihadiri oleh Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. ASO berlaku di 222 titik, termasuk Jabodetabek, dan penerapannya akan diperluas secara bertahap—ada 514 titik yang ditargetkan.

"Ini merupakan amanat dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya disebutkan migrasi televisi terestrial diselesaikan paling lambat 2 November 2022 atau beberapa menit yang lalu," ujar Mahfud MD melalui siaran YouTube Kominfo, Kamis, 3 November 2022.

Siaran TV analog mengudara selama 60 tahun terakhir. Sejalan dengan penerapan migrasi siaran televisi atau ASO ini, pemerintah mulai mendistribusikan set top box alias STB untuk rumah tangga miskin secara nasional. STB disalurkan sejumlah 1.055.360 unit.

Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek, penyalurannya sudah mencapai 98 persen atau sebanyak 473.308 unit dari target 479.307 unit. Kominfo mencatat, sebanyak 60.791 rumah tangga miskin tidak memenuhi kriteria atau gagal serah.

Sementara itu bagi rumah tangga miskin yang belum mendapat bantuan hingga Rabu kemarin, Kominfo memastikan telah membuka posko aduan. Masyarakat bia mengubungi call center 159 atau ke nomor telepon Posko Respons Cepat Penanganan Bantuan STB terdekat.

Untuk wilayah Jabodetabek, Kominfo membuka Posko Respons cepat Penanganan Bantuan STB di 6 titik. Posko-posko tersebut mulai beroperasi sejak 2 hingga 4 November 2022 pada pukul 08.00 hingga 19.00.

Masyarakat rumah tangga miskin yang belum mendapat STB gratis juga bisa mengajukan bantuan STB secara mandiri melalui situsweb cekbantuanstb.kominfo.go.id. Caranya, dengan memasukan nomor induk kependudukan (NIK) dan kode captcha pada kolom yang tersedia.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini