Terpopuler Bisnis: Siaran TV Analog Dihentikan, Jokowi Soal Bisnis Boeing dan PT DI

Kamis, 3 November 2022 06:05 WIB

Pramuniaga menjelaskan kepada calon pembeli Set Top Box (STB) atau alat konversi siaran digital yang dijual di Elektronik City, Cibinong City Mall, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 2 November 2022. Mulai malam ini, siaran TV analog di Jabodetabek akan dimatikan. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Rabu, 2 November 2022, dimulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang resmi menghentikan siaran TV analog di Jabodetabek.

Berikutnya ada berita rencana puluhan ribu buruh akan berdemo menolak PHK dan IMF yang menganggap biaya pinjaman pemerintah Indonesia terlalu tinggi. Lalu ada berita tentang Presiden Jokowi yang meminta bos Boeing menggandeng PT DI dan BPOM menyebut peran Kemendag dalam mengatur bahan baku impor obat sirup.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Kominfo Resmi Hentikan Siaran TV Analog

Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi menghentikan siaran TV analog pada Rabu, 2 November 2022, pukul 24.00 WIB. Analog switch off (ASO) berlaku di 222 titik, termasuk Jabodetabek, dan penerapannya akan diperluas secara bertahap.

Advertising
Advertising

Adapun seluruhnya, ada 514 titik yang ditargetkan bakal melaksanakan ASO. Seremoni migrasi TV analog menuju TV digital dihadiri oleh Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

"Ini merupakan amanat dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya disebutkan migrasi televisi terestrial diselesaikan paling lambat 2 November 2022 atau beberapa menit yang lalu," ujar Mahfud MD melalui siaran YouTube Kominfo, Kamis, 3 November 2022.

Simak lebih jauh tentang analog switch off di sini.

<!--more-->

2. Jumat Besok, Puluhan Ribu Buruh Akan Demo di Depan Kemnaker Tuntut Upah Naik dan Tolak PHK

Puluhan ribu buruh se-Jabodetabek akan menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada hari Jumat, 4 November 2022. Mereka yang berasal dari perwakilan dari Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu akan menyuarakan tiga tuntutan dalam unjuk rasa tersebut.

Ketiga tuntutan itu adalah mendesak kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen, menolak pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan dalih resesi, dan menolak penerapan Omnibus Law.

"Jika tidak ada respons dan kenaikan upah masih di bawah inflasi, akan ada mogok nasional," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu 2 November 2022.

Simak lebih jauh tentang PHK di sini.

3. IMF Anggap Biaya Pinjaman Pemerintah Indonesia Kini Terlalu Tinggi

Dana Moneter Internasional atau IMF menilai level biaya pinjaman pemerintah Indonesia atau sovereign borrowing costs saat ini terlalu tinggi. Kondisi levelnya pun menurut mereka tidak relevan dengan upaya pengelolaan fiskal pemerintah yang semakin baik.

Berdasarkan data Regional Economic Outlook Asia and Pacific IMF edisi Oktober 2022, Indonesia masuk 3 besar dengan sovereign borrowing costs terbesar bersama Bangladesh dan India. Besarannya untuk local currency yield sekitar 8 persen untuk tenor 10 tahun.

"Ini terlalu tinggi, dan kita inginnya itu lebih rendah lagi," kata IMF Senior Resident Representative untuk Indonesia James Walsh saat berkunjung ke kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Selasa, 1 November 2022.

Simak lebih jauh tentang IMF di sini.

<!--more-->

4. Jokowi Minta Bos Boeing Gandeng PT DI, Targetkan Nilai Bisnis Rp 1 Triliun

Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini bertemu dengan Presiden Boeing International, Michael Arthur, beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 2 November 2022. Kepada Arthur, Jokowi meminta agar Boeing bisa bekerja sama dengan pihak terkait di Tanah Air, seperti dengan PT Dirgantara Indonesia atau PT DI.

"Sudah ada MoU di mana PT DI melakukan satu desain konstruksi dan juga melakukan kegiatan-kegiatan supplier pada Boeing yang kita harapkan mendekati angka Rp 1 triliun," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ikut dalam pertemuan.

Lebih lanjut dalam pertemuan, Jokowi menyampaikan bahwa Boeing merupakan mitra strategis dari Indonesia dalam industri aviasi. Sebaliknya, Jokowi juga menyebut Indonesia adalah negara penting untuk industri aviasi dengan banyaknya pulau dan kota.

Simak lebih jauh tentang Boeing di sini.

5. Obat Sirup Diduga Sebabkan Gagal Ginjal, Kepala BPOM Sebut Bahan Baku Impor Masuk Lewat Kemendag

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito angkat bicara soal penggunaan bahan baku utama obat sirup yang digunakan secara sembarangan oleh industri farmasi. Obat sirup ini yang kemudian diduga memicu kasus gagal ginjal akut pada anak.

Menurut Penny, impor bahan baku obat berupa polyethylene glycol (PEG), propylene glycol (PG) maupun etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) tidak melalui surat keterangan impor (SKI) BPOM.

Ia menyatakan bahan baku obat itu masuk lewat Kementerian Perdagangan (Kemendag), sehingga penggunaannya tidak bisa diawasi BPOM.

Simak lebih jauh tentang obat sirup di sini.

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

3 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

9 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

10 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

18 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

19 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya