IMF Beberkan Alasan Indonesia Tidak Masuk Daftar 28 Negara yang Antre Minta Bantuan

Selasa, 1 November 2022 18:07 WIB

Ekonom senior IMF untuk Asia dan Pasifik Yan Carriere-Swallow (tengah) dan IMF Senior Resident Representative untuk Indonesia James Walsh (kanan) saat berkunjung ke kantor TEMPO, Selasa, 1 November 2022. TEMPO/Arrijal

TEMPO.CO, Jakarta - Dana Moneter Internasional atau IMF memastikan Indonesia hingga kini belum menjadi bagian dari 28 negara yang antre meminta bantuan pendanaan untuk menghadapi tekanan eksternal saat ini. Ketahanan cadangan devisa hingga kesehatan fiskal menjadi indikator utama.

Ekonom senior IMF untuk Asia dan Pasifik Yan Carriere-Swallow menjelaskan, ketahanan eksternal Indonesia itu terjaga karena manajemen ekonomi Indonesia saat ini sudah sangat membaik, terutama dipengaruhi konsolidasi fiskal yang telah pemerintah jalankan selama ini, serta penyesuaian kebijakan moneter yang telah ditempuh.

"Kami pikir semua itu akan membantu Indonesia menjaga stabilitasnya, jadi kami pikir Indonesia belum membutuhkan bantuan dari IMF meski IMF akan selalu ada untuk membantu para anggotanya," kata Yan Carriere-Swallow saat berkunjung ke kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Selasa, 1 November 2022.

Baca: IMF Sarankan Bank Sentral Terus Naikkan Suku Bunga untuk Memerangi Inflasi

Menurut dia, negara-negara yang sejauh ini datang ke IMF untuk meminta bantuan pembiayaan berasal dari kawasan Asia dan sebagian besar dari Amerika Latin. Meski begitu, ia tak mengungkapkan daftar negara yang tengah antre meminta bantuan itu, termasuk 16 negara yang telah meminta bantuan sebelumnya.

Advertising
Advertising

Negara-negara ini tengah menghadapi guncangan eksternal karena dipengaruhi situasi global saat ini yang dipicu cepatnya kenaikan tingkat suku bunga acuan bank sentral dan berpotensi terus di level tinggi. Terutama akibat tingginya angka inflasi secara global yang disebabkan gejolak harga-harga komoditas.

Kondisi ini membuat likuiditas global mengalami pengetatan, yang berujung pada semakin mahalnya biaya pinjaman, sehingga mengganggu neraca pembayaran mereka. Terlebih lagi perdagangan global kini tengah terganggu akibat terganggunya rantai pasokan global karena salah satunya dampak perang di Ukraina.

Selanjutnya: "Tak heran banyak negara datang ke IMF untuk..."

<!--more-->

"Tidak mengherankan kini banyak negara yang datang ke IMF untuk meminta bantuan pembiayaan," ujar Yan Carriere-Swallow. "Inilah fungsi IMF untuk membantu negara-begara tersebut untuk menyesuaikan shock tersebur sehingga mereka bisa terus mendapatkan akses pembiayaan eksternal yang smooth."

Kabar banyaknya, negara yang tengah mengantre meminta bantuan IMF ini sebelumnya sering disuarakan pemerintah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi salah satunya. Bahkan ia menyatakan masih tumbuhnya perekonomian di Tanah Air saat ini sebagai penanda keberhasilan yang harus disyukuri.

“Ada 16 negara sudah menjadi pasiennya IMF. Sebanyak 28 negara ngantre di depan pintu IMF. Bayangkan," kata Jokowi dalam sambutan Pembukaan Trade Expo Indonesia ke-37 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu, 19 Oktober 2022.

Oleh karena itu, menutu Jokowi, rakyat harus bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi nasional masih positif saat ini. "Sekali lagi, kita wajib bersyukur karena pertumbuhan ekonomi kita masih di angka 5,44 persen."

Baca juga: Sri Mulyani Kutip IMF Soal Ekonomi Global Gelap dan Makin Pekat: Risiko yang Bisa Kita Atasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

6 jam lalu

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Selengkapnya

Rupiah Menguat ke Level Rp 16.025 per Dolar AS

6 jam lalu

Rupiah Menguat ke Level Rp 16.025 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat dalam penutupan perdagangan hari ini ke level Rp 16.025 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

6 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

7 jam lalu

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?

Baca Selengkapnya

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

7 jam lalu

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

7 jam lalu

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.

Baca Selengkapnya

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

7 jam lalu

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

8 jam lalu

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

8 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

11 jam lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya