Dorong Kendaraan Listrik, Kemenhub Bandingkan dengan Negara Tetangga : Kita Harus ke Arah Sana

Selasa, 1 November 2022 16:39 WIB

Suasana pengisian daya kendaraan listrik di salah satu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Jakarta, Selasa 18 Oktober 2022. Sampai saat ini sudah terealisasi 150 SPKLU di seluruh Indonesia per September 2022 dan ditargetkan akan bertambah sekitar 110 SPKLU lagi sampai akhir tahun. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno memastikan bahwa pemerintah sangat serius mendorong penggunaan kendaraan listrik. Menurut dia, Indonesia harus terus mendorong penggunaan kendaraan listrik baik kendaraan roda dua, empat, termasuk bus maupun angkutan barang.

Dia menjelaskan bahwa hal itu perlu dilakukan karena subsidi untuk bahan bakar minyak atau BBM sudah terlalu besar dan suatu saat energi fosil itu bisa habis. Di samping itu, beberapa negara tetangga juga sudah membuka 'karpet merah' untuk kendaraan listrik.

“Maka mau tidak mau kita harus ikuti ke arah sana mengubah kendaraan kita,” ujar dia di acara Ngobrol Santai (Ngobras) di Kemenhub, Jakarta Pusat, pada Selasa, 1 November 2022.

Baca: Jelang KTT G20, 252 Mobil Listrik Dikirim ke Bali dan 12 Kapal Perang Disiapkan

Untuk mendukung itu, kata Hendro, Kemenhub telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. Meskipun saat ini, Hendro menjelaskan, jumlah bengkelnya masih sedikit dan harganya mahal.

Advertising
Advertising

“Kita juga mengeluarkan aturan untuk mempermudah mendapat surat uji tipenya,” ucap Hendro.

Aturan lainnya ada Permenhub Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Hendro mengaku aturan tersebut berjalan baik, karena untuk menggandi kendaraan roda empat berbahan bakar fosil ke listrik masih menjadi tantangan bagi masyarakat. “Tapi kita dorong terus.”

Selanjutnya, Hendro menuturkan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Inpres tersebut, Hendro berujar, mewajibkan kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara agar kendaraan dinasnya bertenaga listrik. “Itu langkah-langkah yang pemerintah kerjakan,” tutur dia.

Hendro pun menerangkan bahwa Kemenhub juga memiliki roadmap agar angkutan umum beralih ke tenaga listrik. Tahun depan, Surabaya dan Bandung transportasi umumnya kan menggunakan kendaraan listrik—Bus Buy the Service-nya (BTS). Di DKI Jakarta saat ini sudah ada 30 bus listrik dan tahun depan ditargetkan 100 bus listrik baru untuk Transjakarta.

“Itu tahapan yang akan kita kerjakan ke depan. Tentunya dukungan dari masyarakat itu sangat kita tunggu jadi bus listrik itu bisa berkembang dengan baik,” ucap Hendro lebih jauh tentang rencana pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri.

Baca juga: PT Pos Indonesia Beralih Gunakan Kendaraan Listrik secara Bertahap

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

3 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

9 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Xiaomi Respons Rumor Mobil Listrik SU7 Bakal Segera Masuk Indonesia Tahun Ini

9 jam lalu

Xiaomi Respons Rumor Mobil Listrik SU7 Bakal Segera Masuk Indonesia Tahun Ini

Xiaomi tak menutup mata bahwa tren smart electric car saat ini booming.

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

10 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

17 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya