TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal cadangan beras pemerintah atau CBP yang dinilai rendah saat ini. Menurutnya, Perum Bulog dapat menyerap lebih banyak stok beras seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

"Dengan perpres, harusnya Bulog bisa menyerap beras lebih besar (untuk CBP). Kita lihat saja kapan realisasinya," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis pada Senin, 30 Oktober 2022.

Baca: Diperintah Jokowi Cek Stok Beras Nasional, Mentan: Saya Diberi Waktu Satu Minggu

Menurut Airlangga, aturan tersebut telah memberikan Bulog keleluasaan dan fleksibilitas dalam menyerap beras rakyat. Ia pun optimistis CBP dapat mencapai 1 juta ton pada akhir 2022.

Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat soal ketersediaan stok beras bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 30 Oktober 2022. Ia meminta jajaran, khususnya pada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mengecek stok beras nasional yang ada saat ini.

Syahrul diberi waktu oleh Jokowi satu pekan untuk mengecek kembali faktualisasi data bersama para gubernur dan bupati. Sementara itu, Syahrul yakin berdasarkan data dan neraca yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, ketersediaan beras nasional saat ini masih cukup. Bahkan dari prognosis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, produksi beras pada 2022 adalah yang tertinggi.

Ia mencatat hasil panen pada Maret hingga April adalah yang tertinggi, yakni di atas 18,3 juta ton. Selanjutnya pada Agustus hingga Oktober, menurut dia, hasil produksi petani mencapai lebih dari 13 koma juta ton. "Data BPS juga menunjukkan bahwa sekarang stok-stok itu ada 60 persen di tangan rakyat sendiri," ucapnya.

Meski ia telah menyatakan bahwa stok beras aman, Syahrul mengaku Jokowi tetap memerintahkan jajarannya untuk menambah pasokan melalui beras cadangan yang ada di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Ia pun berjanji akan memastikan pihaknya segera melakukan perintah Jokowi dalam waktu singkat.

"Akan saya kejar dalam waktu yang sangat singkat ini," tutur Syahrul.

Ia berharap dengan tercukupinya stok beras saat ini, fluktuasi harga pun dapat ditangani. Syahrul bersama bersama Menteri Perdagangan Zukifli Hasan, Bulog, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan bersama-sama mengecek ketersediaan stok beras di lapangan.

"Saya sangat yakin ketersediaan cukup, bahkan data yang ada saat 2022 ini produktivitas lahan yang kita tanami sangat besar. Boleh tanya semuanya kita tidak pernah dengar ada lahan yang puso kan? Tidak pernah ada lahan yang (terdampak) bencana maksimal kan?" kata dia.

Adapun Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok CBP di Bulog pada Oktober 2022 hanya sebesar 673.613 ton. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Rachmi Widiriani mengatakan angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan stok pada periode yang sama tahun lalu. Pada Oktober 2021, stok CBP Bulog mencapai 1,25 juta ton.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintah segera menentukan jumlah CBP maupun penyalurannya untuk mengantisipasi ancaman resesi dan krisis pangan secara global. Sedangkan menurut dia, Perpres 125 tahun 2022, pasal 4 ayat 2 justru melemahkan kewenangan Bapanas karena penetapan jumlah CBP dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri atau kepala lembaga.

Menurutnya, secara ideal seharusnya jumlah cadangan pangan yang dikelola pemerintah berada dibawah otoritas Bapanas, menimbang hasil rakortas. Sebab Bapanas, kata dia, bukan teknis pelaksana melainkan berada pada ranah pengambil kebijakan utama terkait pangan.

"Jadi sifat dari rapat koordinasi hanya sebagai referensi bukan otoritas keputusan," ujarnya saat dihubungi Tempo pada Kamis, 27 Oktober 2022.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca: Perpadi Sebut Stok Beras Nasional Masih Banyak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini