Hilirisasi Tambang Serap Pekerja Lokal, Wamenaker Dukung Jokowi Larang Ekspor Timah

Minggu, 30 Oktober 2022 19:00 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Di luar dunia politik, Afriansyah pernah menjabat sebagai pengawas proyek PT Nusa Raya Cipta (1996), Direktur Operasional PT Harna Ruas Permai (1998-2000), Direktur Marketing PT Yosinesta Dwipratama (2004), Dewan Pembina Yayasan Agung Darma Fiskal Plus Education (2004-2005), Direrktur Operasional PT Kamba 9 (2004-2005), Direktur Operasional PT Georai Pratama (2005), Direktur Pengamanan Aset & Penertiban DP3KK (Badan Pengelola Komplek Kemayoran) (2005-2008). Dalam dunia politik, Afriansyah pernah menjadi caleg DPR RI Dapil Jambi, dengan nomor urut 1 tahun 2019 lalu, namun gagal. Instagram/afriansyah_ferrynoor

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Ferry Noor mendukung pelarangan ekspor bahan mentah. Salah satunya larangan ekspor timah yang baru-baru ini dicetuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Itu bagus sekali. Harus kita dukung melalui Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, dan lain-lain. Supaya hasil tambang di Indonesia bermanfaat untuk warga dan negara Indonesia,” ujar Ferry dalam diskusi publik bertajuk yang digelar Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), di Bakoel Coffe Cikini, Minggu, 30 Oktober 2022.

Ferry mencontohkan hiliriasi industri tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, yang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal. Angka penyerapan tenaga kerja lokal jauh lebih banyak ketimbang serapan tenaga kerja asing (TKA) yang hanya berjumlah 4.000 orang.

“Serapan tenaga kerja lokal ada 45 ribu di IMIP (PT Indonesia Morowali Industrial Park). TKA diperlukan hanya sewaktu-waktu. Misal 6 bulan lalu ada yang diperpanjang dua atau lima tahun,” tutur Sekjen Partai Bulan Bintang itu.

Ferry juga mengatakan Kemnaker mempersiapkan tenaga kerja dengan kemampuan khusus dan memiliki daya saing. Di Samarinda, kata dia, ada balai latihan kerja (BLK) di bidang tambang. Di sana, tenaga kerja yang disiapkan akan dilatih menggunakan eskavator maupun alat-alat pertambangan lain yang membutuhkan keterampilan khusus.

Advertising
Advertising

Jokowi sebelumnya memberi sinyal penutupan keran ekspor timah seiring dengan segera rampungnya proyek smelter PT Timah Tbk. Jokowi mengaku ingin semua komoditas tambang bisa masuk ke industri hilirisasi. Hal itu demi meningkatkan nilai tambang di dalam negeri dan lapangan kerja bisa bertambah luas.

“Kalau sudah matang kalkulasinya, akan saya umumkan, setop tahun depan atau setop tahun ini, bisa terjadi,” kata dia, Kamis, 20 Oktober 2022.

Baca juga: Jokowi Segera Setop Ekspor Timah: Kalau Sudah Matang, Saya Umumkan

<!--more-->

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, pun buka suara soal keputusan Presiden Jokowi mempercepat larangan ekspor timah. Ia mengatakan pemerintah telah memperhitungkan dampak dari rencana tersebut.

“Kami sudah hitung bahwa hilirisasi terhadap timah akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional,” ujar Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan pada Senin, 24 Oktober 2022.

Ia mengungkapkan Indonesia merupakan penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah Cina. Adapun Cina telah melakukan hilirisasi timah sebesar 70 persen. Sementara itu, Indonesia baru mencapai 5 persen.

Menurut Bahlil, penyetopan ekspor timah mentah bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah. Apalagi, saat ini harga komoditas tersebut dikendalikan oleh negara lain yang penghasil timahnya tidak sebesar Indonesia.

Meski banyak pihak yang tak setuju dengan penyetopan keran ekspor timah, ia menilai pemerintah tak akan gentar mengambil langkah. “Tahu banyak yang enggak setuju itu, aku pun tahu siapa 'pemain-pemainnya', tapi negara enggak akan mungkin gemetar sedikit pun. Sampai kapan negara kita mau dimainin seperti itu, jangan lah,” kata dia.

Semakin cepat keran ekspor timah Indonesia ditutup, ucapnya, kebijakan itu akan semakin baik. “Insya Allah akan lebih cepat dan kita sudah membuat roadmap-nya,” kata Bahlil.

RIRI RAHAYU | FAJAR PEBRIANTO | RIANI SANUSI PUTRI

Baca juga: Jokowi Bakal Larang Ekspor Timah, Bahlil: Banyak yang Tak Setuju, tapi Aku Tahu Pemainnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Pekerja Tambang Timah Ilegal Air Bunut Parit Tiga Bangka Barat Tewas Tertimbun Longsor

19 jam lalu

Pekerja Tambang Timah Ilegal Air Bunut Parit Tiga Bangka Barat Tewas Tertimbun Longsor

Satu pekerja tambang timah yang diduga ilegal meninggal dunia setelah tertimbun tanah longsor.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya