Sri Mulyani Minta AIIB Berkolaborasi dalam Transisi Ekonomi yang Tertib dan Terjangkau

Jumat, 28 Oktober 2022 11:52 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) berkolaborasi dalam memberikan dukungan kepada negara anggotanya menuju transisi rendah karbon dengan cara yang adil dan terjangkau.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Sidang Tahunan Asian Infrastructure Investment Bank ketujuh secara virtual di Beijing, China, 27 Oktober 2022 waktu setempat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga berperan selaku Dewan Gubernur AIIB.

"Bank Pembangunan Multilateral, termasuk AIIB perlu berkolaborasi dan mendukung transisi ekonomi global yang tertib, adil, dan terjangkau menuju keberlanjutan," kata Sri dikuti dari siaran pers, Jumat, 28 Oktober 2022.

Baca: Mulai Jokowi, Sri Mulyani hingga Bos IMF Berpesan Soal Resesi, Apa Benang Merahnya

Menurut Sri Mulyani, Bank Pembangunan Multilateral seperti AIIB dapat berperan dalam menggandeng sektor swasta untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka transisi menuju nol emisi karbon, termasuk melalui instrument pasar modal berkelanjutan dan fasilitas derisking.

Advertising
Advertising

AIIB juga kata dia juga dapat memberikan bantuan teknis untuk mendukung kliennya dalam penyiapan proyek yang bankable dan feasible. Oleh sebab itu AIIB tentunya menurut Sri Mulyani juga perlu selalu meningkatkan keahlian dan kemampuan, termasuk melalui peningkatan staf.

"Ini termasuk kebutuhan untuk melibatkan sektor swasta sehingga dapat meningkatkan pendanaan untuk transisi iklim melalui komitmen net zero secara sukarela dan komitmen terkait lainnya," ujar Sri Mulyani.

Dalam melaksanakan transisi energi di dalam negeri, Sri Mulyani menekankan, pemerintah telah menginisiasi Energy Transition Mechanism (ETM) yang bekerja sama dengan Asian Development Bank atau ADB yang bertujuan untuk mempercepat penghentian penggunaan pembangkit listrik batu bara sehingga selanjutnya dapat mempromosikan pengembangan energi terbarukan.

Dia pun berharap AIIB dapat berpartisipasi dalam mendukung program ETM di Indonesia. Dalam implementasi ETM, Indonesia telah membentuk ETM Country Platform dan akan mengumumkan proyek pilot pada G20 Leader Summit pada November 2022.

Sejauh ini, sebagai Bank Pembangunan Multilateral yang fokus pada pembangunan infrastruktur, Indonesia kata Sri Mulyani telah memperoleh manfaat dari kerjasama dengan AIIB dalam mendukung pembiayaan bagi proyek infrastruktur di Indonesia.

Indonesia, kata dia, menjadi negara keempat penerima dukungan AIIB dengan nilai sebesar US$ 3,13 miliar, diantaranya berupa dukungan untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui fasilitas COVID-19 Crisis Recovery Facility (CRF) senilai US$ 1,5 miliar.

Baca: Sri Mulyani: Dana Perlindungan Sosial Terealisasi Rp 307,1 Triliun per 30 September 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Giliran Austria Lanjutkan Pendanaan ke UNRWA

3 jam lalu

Giliran Austria Lanjutkan Pendanaan ke UNRWA

Austria mengumumkan akan melanjutkan pendanaan bagi badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

4 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

7 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

8 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

2 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

3 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

3 hari lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya