Ada Puluhan Ribu Pekerja Konstruksi di IKN, Kemenaker: Bisa Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Rabu, 5 Oktober 2022 19:23 WIB

Desain komputerisasi Istana Kepresidenan Indonesia di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur. Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Instagram/nyoman_nuarta

TEMPO.CO, Jakarta - Koodinator Bidang Pengembangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Sahala Pasaribu, menyebutkan bahwa ada puluhan ribu pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) baru, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Besarnya jumlah pekerja itu bisa digunakan untuk memperluas peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kemarin saya baru pulang dari Kalimantan Timur, di sana ada IKN, jasa konstruksi itu pekerjanya puluhan ribu orang di situ, selama ini kita tidak pernah berfikir di sana itu berapa banyak. Ini informasi buat BPJS, untuk memperluas kepesertaan,” ujar Sahala di Kantor inDriver, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Oktober 2022.

Menurut Sahala, hal itu harus ditindaklanjuti kepesertaannya dan menjadi tugas BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu sudah menjadi kewajiban yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Perintah dalam Inpres tersebut juga berlaku untuk semua mitra kementerian untuk memperluas kepesertaan baik itu pemberi kerja maupun pekerjanya. Termasuk kepada seluruh gubernur, walikota, bupati, dan lembaga pemerintah lainnya, karena program BPJS Ketenagakerjaan cukup baik menurut Sahala.

“Cuma yang masih kurang ini sekaligus kepada BPJS Ketenagakerjaan berulang kali di sampaikan, yang penting bagaimana kita membangun rasa awareness, memberikan kesadaran arti pentingnya program dan manfaat BPJS ini,” ucap dia.

Advertising
Advertising

Sahala juga menjelaskan salah satu keuntungan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, jika orang tua atau pekerja itu meninggal, maka anaknya bisa ditanggung sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi. “Ini kan luar biasa. Karena banyak yang belum tahu, marilah sama-sama kita untuk menyebarluaskan program ini,” tutur dia.

Selain itu, kata Sahala, memperluas cakupan kepesertaan juga termasuk menjalankan UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial. “Tujuannnya untuk memberikan kehidupan yang layak, yang tentu inputnya itu adalah ya perlindungan."

Baca: Waskita Beton Pamer Capaian Kinerja Usai Restrukturisasi Keuangan, Ada Kontrak Baru Rp 1,1 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

LPEM FEB UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2024 Melambat

2 jam lalu

LPEM FEB UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2024 Melambat

BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,11 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada triwulan I 2024.

Baca Selengkapnya

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

3 jam lalu

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

Kontrak Freeport adalah salah satu kontrak pertambangan terbesar dan paling signifikan di dunia, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia.

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

6 jam lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Tertarik Pengelolaan Air di Proyek IKN, Pemerintah Belanda Kumpulkan LSM-LSM

13 jam lalu

Tertarik Pengelolaan Air di Proyek IKN, Pemerintah Belanda Kumpulkan LSM-LSM

Pemerintah Belanda mengumpulkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meminta pandangan mereka tentang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Cerita Basuki Hadimuljono Akan Bertetangga dengan Budi Karya di IKN: Bestie..

14 jam lalu

Cerita Basuki Hadimuljono Akan Bertetangga dengan Budi Karya di IKN: Bestie..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau rumah dinasnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024. Begini ceritanya.

Baca Selengkapnya

Progres Pembangunan Sumbu Kebangsaaan IKN 98 Persen, Menteri PUPR: Bisa Digunakan Saat 17 Agustusan

15 jam lalu

Progres Pembangunan Sumbu Kebangsaaan IKN 98 Persen, Menteri PUPR: Bisa Digunakan Saat 17 Agustusan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Lahadalia: Saham Pemerintah di Freeport hingga Lahan untuk Sukanto Tanoto

15 jam lalu

Bahlil Lahadalia: Saham Pemerintah di Freeport hingga Lahan untuk Sukanto Tanoto

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana pemerintah menambah kepemilikan saham sebanyak 10 persen

Baca Selengkapnya

Alasan Pemerintah Belanda Temui JATAM Kaltim hingga AMAN sebelum Investasi di IKN

16 jam lalu

Alasan Pemerintah Belanda Temui JATAM Kaltim hingga AMAN sebelum Investasi di IKN

Pemberintah Belanda mengaku ingin melihat langsung kondisi di IKN sebelum mereka berinvestasi.

Baca Selengkapnya

Bertemu Pemerintah Belanda, JATAM Kaltim Beberkan Dugaan Pelanggaran HAM di IKN

17 jam lalu

Bertemu Pemerintah Belanda, JATAM Kaltim Beberkan Dugaan Pelanggaran HAM di IKN

JATAM Kaltim berharap negara lain tak menanam modal di IKN lantaran menilai pembangunan IKN telah banyak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Waskita Karya: 2 Proyek IKN Rampung, Kebut 10 Proyek Lagi hingga Semester I 2024

20 jam lalu

Waskita Karya: 2 Proyek IKN Rampung, Kebut 10 Proyek Lagi hingga Semester I 2024

Waskita Karya telah merampungkan 2 dari 12 proyek IKN yang tengah dibangun.

Baca Selengkapnya