TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman menyebut risiko inflasi melebihi empat persen secara tahunan masih tinggi hingga 2023.

“Kami masih melihat tekanan inflasi masih berlanjut, harga pangan dan energi masih terus mengalami peningkatan. Disrupsi pasokan juga terus terjadi sehingga risiko inflasi kita berada di atas empat persen di 2022 dan 2023 masih tinggi,” katanya dalam webinar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang dipantau di Jakarta, Senin 3 Oktober 2022.

Pada Agustus 2022, inflasi secara tahunan tercapai mencapai 4,69 persen atau lebih rendah dari inflasi tahunan pada Juli 2022 sebesar 4,94 persen, tetapi inflasi itu masih disumbang oleh kelompok harga bergejolak atau volatile food dan harga energi yang masuk kelompok administered price atau diatur pemerintah.

“Yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) kita adalah menjaga transmisi harga energi dan komoditas dalam negeri. Pada Agustus 2022 inflasi secara tahunan kita mencapai 4,69 persen,” katanya.

Sementara itu, inflasi dari permintaan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi baru mencapai 3,04 persen atau masih di bawah target pemerintah yang sebesar 3-4 persen.

Di dalam negeri, pengendalian harga komoditas pangan dan energi sebagai dampak transmisi kenaikan harga komoditas global masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan BI ketimbang menjaga indikator perekonomian lain seperti pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bank Indonesia memastikan keberlanjutan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNP IP) yang diharapkan bisa membantu menjaga laju inflasi secara nasional.

“Seperti arahan Presiden Jokowi, penting melanjutkan GNP IP untuk menjaga perekonomian dari ketidakpastian global. Kita lihat dalam RDG BI pada 21-22 September 2022 lalu, perekonomian global diwarnai oleh terus berlanjutnya prospek perekonomian yang menurun,” katanya.

Di beberapa negara saat ini telah muncul istilah resesi dengan inflasi yang tinggi.

“Percepatan normalisasi moneter dari negeri maju juga menimbulkan ketidakpastian di pasar global,” ucapnya.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini