Pastikan BSU Rp 600 Ribu Diterima Pekerja Tepat Sasaran, Ini Cara Kemnaker Memonitor

Minggu, 2 Oktober 2022 12:24 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menyaksikan pembukaan dan aktivasi rekening secara kolektif bagi penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker memastikan program bantuan subsidi upah (BSU) 2022 yang diberikan satu kali kepada pekerja/buruh sebesar Rp600.000 sampai ke rekening penerima BSU.

Kemnaker menjelaskan bank atau pos penyalur membuat dan menyampaikan laporan data penyaluran BSU kepada Kemnaker. Adapun, data calon penerima bantuan subsidi gaji/upah berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, penerima akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima BSU.

Berdasarkan Permenaker No. 10 Tahun 2022, apabila dikemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke kas negara.

Selanjutnya, Kemnaker menuturkan bahwa laporan yang diberikan berupa jumlah penerima BSU dan jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BSU atau yang diterima secara tunai.

Nantinya, penerima BSU Rp600.000 akan mendapatkan notifikasi apabila dana telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) atau Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN. Bantuan ini juga disalurkan melalui PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI khusus yang bekerja di wilayah Aceh.

Sementara itu, penyaluran melalui PT Pos Indonesia akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana BSU.

Untuk diketahui, informasi resmi tentang BSU hanya terdapat di laman resmi bsu.kemnaker.go.id. Selain itu, pengecekan secara resmi juga hanya dapat dilakukan melalui siapkerja.kemnaker.go.id dan hanya dapat diakses oleh yang bersangkutan.

Selanjutnya: Syarat-syarat Penerima BSU Rp 600.000

“Mohon dapat berhati-hati terhadap informasi terkait Bantuan Subsidi Upah [BSU] di luar web resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” jelas Kemnaker.

<!--more-->

Mengutip dari Instagram resmi Kemnaker @kemnaker, Sabtu 1 Oktober 2022, pemerintah telah menyalurkan program program bantuan subsidi gaji/upah (BSU) sebesar Rp36,95 triliun kepada 119,7 juta pekerja dalam kurun waktu 2020 – 2021.

Berdasarkan Survei Penerima Manfaat Program BSU 2021 yang dilakukan INDEF, menunjukkan bahwa BSU mampu menopang pekerja untuk membeli bahan pangan, membayar listrik/air, dan kebutuhan sekolah anak.

Merujuk survei tersebut, dari adanya BSU pada 2021, sebanyak 88 persen digunakan untuk membeli bahan pangan, 33,30 persen membayar listrik/air, dan 28 persen untuk kebutuhan sekolah anak. Kemudian, sebanyak 22,20 persen digunakan untuk membeli produk kesehatm lalu 15,50 persen untuk membelipulsa/paket internet, dan 11,20 digunakan untuk membayar kontrakan/sewa rumah.

Selanjutnya, penerima BSU juga memanfaatkaannya untuk tabungan sebesar 9,10 persen dan 6,80 persen untuk membayar utang kredit. Diikuti dengan 5,80 persen untuk membeli pakaian/sepatu/kosmetik, 3,40 persen digunakan untuk modal usaha, sebanyak 3,10 persen untuk hiburan, serta 13,90 persen digunakan untuk lainnya.

Berikut adalah syarat penerima BSU Rp600.000:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022
  3. Gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. Bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh.
  4. Bukan PNS, TNI, dan Polri
  5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, dan bantuan produktif untuk usaha mikro

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Samuel Sekuritas: IHSG Sesi I Ditutup Mengecewakan, Sejumlah Saham Bank Big Cap Rontok

2 hari lalu

Samuel Sekuritas: IHSG Sesi I Ditutup Mengecewakan, Sejumlah Saham Bank Big Cap Rontok

IHSG turun cukup drastis dan menutup sesi pertama hari Ini di level 7,116,5 atau -1.62 persen dibandingkan perdagangan kemarin.

Baca Selengkapnya

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

3 hari lalu

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

Serikat buruh dan pekerja menyoroti soal UU Cipta Kerja, outsourcing, dan upah murah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2024. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

14 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

14 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

19 hari lalu

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.

Baca Selengkapnya

Upah dan THR Belum Dibayar, Pekerja Indofarma Desak Manajemen Lunasi Hari Ini

29 hari lalu

Upah dan THR Belum Dibayar, Pekerja Indofarma Desak Manajemen Lunasi Hari Ini

SP PT Indofarma meminta agar manajemen segera memberikan kepastian kapan hak upah dan THR.

Baca Selengkapnya

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

44 hari lalu

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menanggapi soal imbauan Kemnaker kepada perusahaan ojol untuk memberikan THR.

Baca Selengkapnya

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

44 hari lalu

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

Asosiasi Driver Online atau ADO angkat bicara atas sengkarut pemberian THR kepada mitra pengemudi.

Baca Selengkapnya

THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

44 hari lalu

THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.

Baca Selengkapnya