TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar demo Hari Tani Nasional di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi tersebut dimulai pada pukul 10.15 WIB.

Massa sempat menyusuri Jalan Medan Medeka Barat, melewati Monumem Nasional atau Monas, lalu putar balik melewati Balai Kota DKI. Kemudian, massa kembali tiba di depan Patung Kuda pada pukul 10.48 WIB.

Ketua Mahmakah Nasional Partai Buruh Riden Hatam Aziz menjelaskan demo ini berbarengan dengan Hari Tani Nasional. "Saya hari ini bersama dengan SPI melakukam aksi di depan Istana Negara dalam rangka menyuarakan, menyampaikan kepada pemerintah bahwa petani Indonesia sampai hari ini masih belum mendapatkan hak-haknya," ujar dia di sela-sela demo pada Sabtu, 24 September 2022.

Aksi ini diikuti oleh para petani dari Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, dengan jumlah masa kurang lebih 1.000 orang. Demo itu turut didukung serikat pekerja dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

"Tentu ini adalah senagai wujud kepedulian kami untuk bagaimana mendukung petani yang sampai hari ini haknya masih belum dipenuhi," kata Aziz.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah menjelaskan demo yang digelar hari ini tidak hanya dilaksanakan di Jakarta, tapi juga di seluruh daerah. Adapun buruh mengusung tiga tuntutan. Pertama, buruh meminta agar pemerintah melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik lahan.

Menurut dia, pemerintah sudah berjanji akan meredistribusikan 9 juta hektare tanah sesuai dengan program prioritas yang akan dilaksanakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun, kenyataannya, sampai saat ini realisasinya minim.

"Bahkan kita banyak mengalami kriminalisasi, penggusuran terhadap perjuangan-perjuangan petani yang menuntut haknya terhadap hak atas tanah," ucap Ruli.

Tuntutan kedua, buruh menolak UU Cipta Kerja. Karena, kata Ruli, di dalamnya selain persoalan buruh, petani juga ikut menderita karena inti dari undang-undang sapu jagat itu adalah penguasaan lahan untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek infrastruktur atas nama proyek strategis atau proyek pembangunan nasional. "Lahan-lahan petani digusur."

Tanah yang ada, Ruli berujar, akan ditampung ddalam bank tanah seperti yang disebutkan dalam UU Cipta Kerja. Tanah inim kata dia, akan dimanfaatkan kepentingan investasi, bukan untuk kepentingan petani. "Sehingga kita menolak UU Omnibus Law atau Cipta Kerja itu," tutur Ruli.

Selain itu, UU Cipta Kerja dianggap membuka kebebasan yang luas terhadap impor pangan. "Kita lihat jor-joran garam kita impor, bahkan minyak kelapa pun yang sawitnya mejadi kebun sawit terbesar di dunia kita juga mengalami persoalan," kata dia. "Jadi ini adalah persoalan penguasaan, kekayaan alam, agraria dari mulai hulu hingga hilir, kita mau persoalan pangan itu berbasiskan keluarga petani bukan berbasiskan korporasi."

Tuntutan ketiga, buruh meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Sebab jelas, keputusan itu mempengaruhi harga produksi pertanian di petani. Kenaikan harga ini juga membuat pupuk mahal dan traktor mahal sehingga menambah penderitaan petani

"Paling tidak tiga tuntutan kita di aksi hari tani ini yang akan kita sampaikan langsung ke Presiden Jokowi dan rencananya kami dapat informasi akan diterima oleh pihak Sekretariatan Presiden. Mudah-mudahan perwakilan petani bisa masuk dan menyerahkan tuntutannya secara langsung."

Baca juga: RI dan India Sepakati Kontrak Dagang di TIIMM G20, Nilainya Hampir Rp 15 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini