Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Rabu, 21 September 2022 05:00 WIB

Ahmadi Noor Supit. antaranews.com

TEMPO.CO, Jakarta -Ahmadi Noor Supit terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK periode 2022-2027, menggantikan Harry Azhar Aziz yang meninggal pada Desember 2021.

Ahmadi merupakan politisi Partai Golkar. Dia pernah menjadi anggota Komisi XI DPR RI periode 2014-2019 dan menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, serta menjadi Ketua Komisi XI pada 2016.

Menanggapi hal ini, ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian. Pasalnya, tugas BPK adalah melakukan audit dan pengawasan, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran negara.

“Di sini letak masalahnya, jika yang bersangkutan aktif sebagai politisi maka bisa terjadi conflict of interest,” ujar Bhima kepada Tempo, Selasa, 20 September 2022.

“Misalnya ada masalah anggaran yang berkaitan dengan bansos, tapi karena partai punya kepentingan soal bansos sebagai cara meraup suara maka pengawasan jadi lemah,” kata dia.

Advertising
Advertising

Menjelang tahun politik, lanjut Bhima, sebaiknya BPK dipimpin oleh sosok yang tidak terkait langsung dengan politik elektroral. Sebab, menurutnya anggaran tahun depan sangat besar sehingga risiko dijadikan pendanaan politik juga secara tidak langsung akan besar pula.

“Ya, semoga kepatuhan anggaran dan efektivitas anggaran tidak campur aduk dengan kepentingan Pemilu,” kata Bhima.

Adapun Ketua Komisi XI, Kahar Muzakir, mengatakan politisi Partai Golkar tersebut terpilih secara aklamasi. Kahar menyebut Ahmadi mendapat hasil fit and proper test yang bagus.

"Dan yang utama lagi, kelihatannya kawan-kawan sepakat. Ini aklamasi kita. Tidak votting, " ujar Kahar ketika ditemui di Gedung Nusantara I Kompleks DPR RI, Selasa, 20 September 2022.

Ihwal status Ahmadi sebagai politisi, Kahar menilai hal tersebut bukan masalah. Sebab status itu akan terlepas ketika Ahmadi di BPK. "Waktu dia di sini, iya. Tapi kalau sudah duduk di sana dia jadi profesional. Supaya hasilnya sesuai kaidah-kaidah yang ditetapkan," ujar Kahar.

Kahar pun berharap Ahmadi melakukan kinerjanya dengan lebih baik. "Sesuai tupoksi BPK, membuat negara tidak rugi," ucapnya.

Baca Juga: Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

1 hari lalu

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

Enam parpol membentuk koalisi Sama-sama di Pilkada Depok 2024 untuk menggusur dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

1 hari lalu

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

Yoyok Sukawi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Semarang ke Partai Demokrat di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi II DPR Dukung Wacana Presidential Club Ala Prabowo, Sebut Pentingnya Komunikasi Elite Bangsa

1 hari lalu

Ketua Komisi II DPR Dukung Wacana Presidential Club Ala Prabowo, Sebut Pentingnya Komunikasi Elite Bangsa

Doli menyatakan, Presidential Club akan mempermudah Prabowo dalam menjalankan tugas sebagai Presiden

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

1 hari lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

2 hari lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

2 hari lalu

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

Golkar melakukan survei untuk mengetahui nama-nama tokoh yang punya peluang paling kuat untuk menang dalam Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

2 hari lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

2 hari lalu

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Golkar membuka peluang bagi tokoh di luar partai yang ingin maju pada Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya

Golkar Sumut: 234 Orang Daftar Jadi Calon Kepala Daerah, 44 Kantongi Surat Penugasan dari DPP

2 hari lalu

Golkar Sumut: 234 Orang Daftar Jadi Calon Kepala Daerah, 44 Kantongi Surat Penugasan dari DPP

Golkar Sumut telah menerima ratusan pendaftar untuk diusung dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

2 hari lalu

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

PKS tengah mendatangi tokoh-tokoh potensial yang punya peluang untuk diusung di Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya