TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pertamina Nicke Widyawati menyatakan pihaknya mendukung penuh program Solusi Nelayan yang digulirkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Solusi Nelayan merupakan program penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan melalui koperasi. Program itu akan diimplementasikan di seluruh Indonesia paling lambat akhir 2022. Untuk tahap awal, program ini akan dimulai di Cilacap, Jawa Tengah.

"Dengan program ini, saya meyakini penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tergitalisasi," kata Nicke melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 17 September 2022.

Pertamina, ada 388 stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) Nelayan di seluruh Indonesia, 129 di antaranya dikelola oleh koperasi. Di Jateng saja, ada 37 SPBU Nelayan, dengan 14 diantaranya dikelola koperasi. Khusus di Cilacap, ada 5 SPBU Nelayan yang semuanya dikelola KUD (Koperasi Unit Desa) Mino Saroyo.

Nicke berujar anggota KUD Mino Saroyo yang sudah mendaftar di My Pertamina sebanyak 1.000 orang. Setiap nelayan, tuturnya, bisa mengakses BBM dengan harga yang sama dengan SPBU umum lainnya.

Ia menyebutkan bahwa Pertamina juga telah menggelontorkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk keluarga atau anak-anak nelayan agar bisa membuka bengkel kapal.

Adapun Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan jika program Solusi Nelayan ini sukses diterapkan di Cilacap, Erick mengatakan, layanannya akan diperluas di Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) pada Oktober 2022.

Erick berujar program Solusi Nelayan tak hanya membantu memudahkan para nelayan untuk mengakses BBM bersubsidi. "Kita juga akan mengembangkan model bisnisnya, dimana koperasi yang akan membeli produk nelayan sesuai harga pasar. Maka, harus sudah ada standarisasi ikan dari jenis dan besarnya," kata Erick.

Selain itu, Erick mengatakan nantinya ada juga program untuk perbaikan kehidupan keluarga nelayan. Salah satunya adalah usaha istri nelayan yang akan didampingi pembiayaan dari PT PNM (Persero).

Sehingga, permodalan koperasi oleh KemenkopUKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), nelayan akan didukung Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BRI, dan ibu-ibu nelayan melalui PNM Mekaar.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan telah memastikan proses digitalisasi program tersebut. Menurutnya, digitalisasi akan memperkuat akuntabilitas koperasi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada nelayan.

Digitalisasi, kata Teten, membuat koperasi mampu mendata segala kebutuhan nelayan dan langsung terhubung dengan platform MyPertamina. Saat ini, proses digitalisasi koperasi yang menghubungkan seluruh unit usaha dalam platform digital CUSO Minos, kata dia, telah selesai.

"Sehingga, proses transaksi dari anggota dapat dilihat secara real time pada dashboard yang ditampilkan dengan layar 75 inchi di kantor KUD Mino Saroyo," kata Teten. Proses digitalisasi KUD Mino Saroyo oleh PT CUSO Digital Indonesia yang merupakan salah satu technology provider portal IDX Coop, menjadi bagian dari upaya modernisasi koperasi.

Portal IDX Coop saat ini, menurutnya, juga telah membangun database koperasi modern yang didampingi oleh semua Asisten Deputi sesuai dengan kebutuhan pengembangan koperasi. Di samping itu, aplikasi CUSO yang telah mencatat seluruh anggota dalam database koperasi, dapat mendukung aktivasi platform MyPertamina di SPBU Nelayan Cilacap. Sehingga ia berharap penyaluran BBM Solar bersubdi dapat tepat sasaran.

Aplikasi digital CUSO Minos juga akan memonitor penggunaan BBM oleh nelayan untuk melaut dan mencatat produktivitas tangkapan nelayan yang dijual di TPI secara digital. "Dengan begitu, target kenaikan pendapatan nelayan minimal sebesar 10 persen per tahun dapat dievaluasi secara cepat dan tepat," ucap Teten.

RIANI SANUSI PUTRI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini