TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan perkembangan terbaru soal tim khusus untuk menangani kebocoran data pribadi dan institusi pemerintah oleh peretas Bjorka. Pembentukan tim tersebut adalah perintah langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Terkait dengan serangan siber dan kebocoran data kan Pak Presiden sudah mengarahkan, untuk membentuk satuan tugas. Itu terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara (BIN),” ujar dia di rumah dinasnya di Jalan Widya Candra V Nomor 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 September 2022

Menurut Johnny, semua lembaga tersebut sudah melakukan rapat di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. “Saat ini sedang kami siapkan payung hukumnya,” kata dia.

Selain itu rapat yang sudah dilakukan, politisi Partai NasDem itu menjelaskan, tim-timnya sudah diusulkan untuk segera dibentuk. Tahap berikutnya, nanti tergantung dari tim tersebut untuk penanganan menyeluruh yang berkaitan dengan serangam siber di ruang digital Indonesia.

Johnny menuturkan bahwa penegak hukum tetap bekerja untuk terus mengamankan ruang digital Indonesia sejalan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Detailnya itu saya tidak ikuti karena itu kewenangannya penegak hukum ya,” tutur Johnny.

Sebelumnya, pada 12 September 2022, Menteri Johnny dipanggil Jokowi ke Istana Negara hari ini. Dia menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan dirinya untuk membentuk tim khusus untuk menangani kebocoran data pribadi.

Menurut dia, tim khusus itu terdiri dari empat lembaga itu sebagai bentuk emergency response pemerintah terhadap kasus ini, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga. "Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN utk melakukan assessment-assessment berikutnya," ujar Johnny di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022.

Sebelumnya, peretas Bjorka melalui laman Twitter miliknya mengklaim mengantongi dokumen surat menyurat milik Presiden Jokowi dengan lembaga BIN. Bjorka juga menyebarkan data pribadi yang diduga milik sejumlah pejabat publik, dari mulai Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, sampai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.

Misalnya data Puan Maharani. Bjorka pertama menyinggung bagaimana kader PDI Perjuangan tersebut merayakan ulang tahun di gedung DPR, dalam sidang paripurna 6 September, di saat ada demo tolak kenaikan harga BBM di luar gedung.

"Apa kabar Bu @puanmaharani_ri? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor Anda?" tulis Bjorka melalui unggahannya di akun twitter @bjorkanism pada Minggu, 11 September 2022.

Akun @bjorkanism tersebut kini telah ditangguhkan pada Minggu sore. "Akun ditangguhkan: Twitter menangguhkan akun yang melanggar Peraturan Twitter," demikian bunyi informasi dari pihak Twitter, ketika akun @bjorkanism.

Meski akun Twitter ditangguhkan, grup Telegram dengan nama Bjorkanism masih bisa diakses. Di grup inilah, peretas Bjorka ikut mempublikasikan informasi yang diduga data pribadi dari pejabat negara dan beberapa nama tersebut.

Misalnya pada data pribadi yang bertuliskan nama Erick. Bjorka menuliskan "bagaimana kabar anda pak? kamu seharusnya bekerja, daripada keliling melakukan hal yang tidak penting. Percayalah, anda tidak akan pernah jadi presiden, jangan buang waktu anda. Apakah anda tidak peduli pada harga BBM terbaru?."

KHORY ALFARIZI | M JULNIS FIRMANSYAH

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini