TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya negara-negara yang tidak senang melihat perekonomian anggota ASEAN maju. Ini dia sampaikan saat menghadiri Sidang ke-25 Dewan Kawasan Investasi ASEAN (AIA Council) di Kamboja, 14 September 2022.

Ketidaksenangan beberapa negara itu kata dia disebabkan upaya anggota ASEAN, termasuk Indonesia, melakukan transformasi ekonomi dengan cara memperkuat hilirisasi sumber daya alam, terutama mineral. Hilirisasi ini membuat pemerintah tak lagi fokus menjual barang mentah, melainkan harus diolah dulu di dalam negeri supaya ada nilai tambah.

"Indonesia mengalami hal ini saat ini. Ketika kita sedang fokus melakukan hilirisasi terhadap nikel untuk membuat baterai mobil dan sebagian negara itu memprotes kami di WTO (World Trade Organization). Ini contoh kecil, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pada negara-negara lain,” kata Bahlil dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 15 September 2022.

Menurut Bahlil, pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang menjadi fokus pemerintah sebetulnya membuahkan hasil positif dalam neraca perdagangan Indonesia. Misalnya, pada 2017 lalu, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Cina mencapai US$ 18 miliar, namun pada 2021 menyusut walaupun masih tercatat defisit sebesar US$ 2,5 miliar.

Kendati begitu, pada semester I 2022 ini, neraca perdagangan Indonesia dengan China sudah dalam posisi surplus sebesar US$ 1 miliar, dan secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia juga tercatat surplus sebesar US$ 15,55 miliar. Ini menurutnya buah dari hasil upaya pemerintah menjual barang olahan SDA ke luar negeri.

“Ini merupakan dampak nyata dari hilirisasi sumber daya alam yang terus didorong pemerintah saat ini. Kita harus tetap on the track. Semaksimal mungkin kita perjuangkan,” ujar bahlil.

Seperti diketahui, Uni Eropa (UE) pada November 2019 lalu resmi mengajukan gugatan kepada WTO tentang kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi ekspor nikel, bijih besi, dan kromium sebagai bahan baku industri baja nirkarat atau stainless steel Eropa. Dalam gugatannya, UE menilai Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional, termasuk di antaranya produk nikel mentah.

Bahlil berujar, saat ini, pemerintah Indonesia sedang menunggu hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa dagang yang dilayangkan oleh UE dalam sidang WTO ihwal larangan ekspor bijih nikel ini. Menurut dia, gugatan tersebut sedang dalam proses panel sengketa awal dan masih menunggu keputusan final dari WTO.

Pelarangan ekspor bijih nikel ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak 1 Januari 2020 lalu, dan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Atas dasar permasalahan itu, Bahlil mengaku telah mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk menekankan pentingnya kekompakan demi menciptakan posisi tawar atau bargaining power yang kuat dalam tataran global. Caranya dengan menggunakan pendekatan keunggulan komparatif di masing-masing negara.

“Sebab saya punya keyakinan bahwa kita kuat, tapi kita masih belum fokus pada masing-masing dalam memberikan penguatan kepada sesama negara ASEAN. Saya juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh UNCTAD tadi, bahwa reformasi terhadap berbagai regulasi dan pelayanan itu menjadi sesuatu yang fundamental,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Terkini Bisnis: Tarif Ojol Batal Naik Hari Ini Hingga Harga Semen di Papua Meroket Hingga Rp 650 Ribu

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.