TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran pemerintah kota setempat akan mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) untuk bidang transportasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dana bansos itu akan dikucurkan untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM.

Adapun dana bantuan itu bersumber dari 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) senilai Rp 4,2 miliar.

Gibran menjelaskan, rencana itu sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Saat ini lanjut dia, Pemerintah Kota Solo tengah merumuskan persyaratan pengajuan bansos bidang transportasi dan UMKM tersebut.

"Dua persen dari dana transfer umum (DAU) ini akan dialokasikan untuk bantuan transportasi dan UMKM, terutama untuk transportasi yang punya peran penting dalam pendistribusian atau memasok bahan-bahan pangan dari luar kota ke Solo," ujar Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo, Selasa, 6 September 2022.

Gibran menyebut beberapa hal yang bakal disyaratkan untuk bisa menjadi penerima bansos dari Pemerintah Kota Solo, di antaranya harus ber-KTP Solo dan bergerak di bidang distribusi pasokan bahan pangan atau barang kebutuhan pokok.

Ia berharap langkah tersebut dapat berkontribusi dalam pengendalian inflasi di Kota Solo. Dalam beberapa minggu ke depan, lanjut dia, Pemerintah Kota Solo juga akan fokus pada penyaluran bantalan bansos.

Dia mencontohkan, bentuk bansos dari pemerintah pusat saat ini antara lain berupa bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, serta subsidi transportasi.

Selanjutnya: PKS kritik keras bansos sebagai kompensasi kenaikan harga BBM tersebut.

<!--more-->

"Kriteria penerima BLT BBM sudah ada di Dinsos (Dinas Sosial), misalnya warga yang rentan. Juga untuk penerima BSU (bantuan subsidi upah), sudah ada datanya. Untuk BLT, dananya nanti disalurkan lewat kantor pos, kayak biasanya," ujar Gibran.

Namun soal bansos dari pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM itu mendapat kritikan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo. Ketua DPD PKS Solo, H. Daryono, menilai kompensasi berupa bansos dari pemerintah atas naiknya harga BBM subsidi hanya bersifat sementara.

"Apalagi penyalurannya selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya praktik korupsi bansos," tutur Daryono.

Menurut Daryono, kenaikan harga BBM subsidi itu akan berimbas pada semakin buruknya perekonomian rakyat yang baru mau pulih pascapandemi Covid-19. Terlebih angka kemiskinan pada tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 9,4 persen atau 48.790 penduduk.

"Hal ini menjadikan Kota Solo menempati posisi teratas angka kemiskinan untuk tingkat kota di Jawa Tengah. Dengan kenaikan harga BBM subsidi dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat dan memperparah tingkat kemiskinan di Kota Solo," ucap Daryono.

Baca: Sri Mulyani Ungkap Alasan Defisit APBN Tak Lagi Boleh Lebih dari 3 Persen Meski Krisis Berlanjut

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.