TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri blak-blakan menjelaskan penyebab mendasar kuota BBM subsidi selalu cepat habis dari tahun ke tahun, hingga menekan APBN akibat melonjaknya anggaran subsidi dan kompensasi energi.

Faisal Basri mengatakan hal tersebut karena harga jual eceran BBM bersubsidi yang disalurkan PT Pertamina (Persero), seperti Pertalite dan Solar, selalu berada di bawah harga yang terbentuk akibat mekanisme pasar. Oleh karena itu, siapapun ingin mengonsumsi BBM bersubsidi, termasuk golongan mampu.

Kondisi ini pada akhirnya menurut dia menyebabkan penyaluran BBM bersubsidi dari dulu hingga saat ini tidak pernah tepat sasaran. Sebab, faktor pengendaliannya diserahkan pada mekanisme kuota.

"Hukumnya, kalau menjual di bawah ongkos, pasti langka. Mau tentara, Kopassus sekalipun diturunkan tidak bisa (melarang penjualan BBM subsidi). Malaikat pun akan membeli yang lebih murah kalau ada dua harga," kata Faisal dalam acara diskusi Ngobrol @Tempo berjudul "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran", Selasa, 30 Agustus 2022.

Oleh sebab itu, Faisal menyarankan cara lain yang bisa diterapkan pemerintah untuk membendung dampak pergerakan harga minyak mentah dunia ke besaran subsidi adalah dengan memanfaatkan mekanisme fiskal.

Mekanisme fiskal yang bisa digunakan, kata Faisal, bisa dengan menyesuaikan pelaksanaan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap konsumsi BBM. Jika harga minyak sedang tinggi-tingginya, pemerintah bisa memungut PPN 11 persen.

Sebaliknya, jika harga minyak mentah turun, pungutan PPN ditiadakan. "PPN off-kan saja dulu 6 bulan. Itu tepat sasaran sudah pasti langsung," ujar Faisal.

Dengan begitu, ia yakin harga BBM akan otomatis turun ketika harga minyak dunia turun. Sebaliknya, harga BBM akan naik saat harga minyak mentah naik, tapi efeknya bisa diredam tanpa ada subsidi.

Selanjutnya: Dengan mekanisme fiskal, kaya atau miskin akan kena harga BBM yang sama.

<!--more-->

"Gak bakal ada lagi yang gak tepat sasaran. Karena mau kaya, mau miskin, kena harga BBM yang sama (tidak lagi 2 harga seperti sekarang: harga BBM subsidi dan harga BBM nonsubsidi). Jadi semua jelas," tutur Faisal Basri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi akan habis pada September 2022 atau bulan depan jika tidak terdapat tindakan tertentu terhadap kebijakan subsidi atau konsumsi.

Menurut Sri Mulyani, kuota BBM bersubsidi akan segera habis jika tingkat konsumsi saat ini terus berlanjut. Dia menyatakan bahwa Solar berpotensi habis pada Oktober 2022, sedangkan Pertalite akan habis lebih cepat.

“Artinya, tiap bulan 2,4 juta kiloliter (Pertalite) habis. Jika (tren) ini diikuti, akhir September 2022 habis (kuota) untuk Pertalite,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia pada Kamis, 25 Agustus 2022.

Tingkat konsumsi BBM saat ini sudah melebihi asumsi sehingga anggaran subsidi BBM terkuras. Sri Mulyani menjelaskan bahwa ketika pemerintah menganggarkan subsidi BBM Rp 502 triliun, terdapat penetapan volume BBM yang akan mendapatkan subsidi.

Hingga akhir 2022, ditetapkan bahwa kuota BBM subsidi jenis Pertalite adalah 23 juta kiloliter dan solar 15,1 juta kiloliter. Nyatanya, pada Juli 2022 jatah Pertalite yang sudah terpakai mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota. Lalu, jatah Solar telah telah terpakai 9,88 juta kilo liter atau 65 persen dari kuota tersedia.

Baca: Zulkifli Hasan Klaim Harga Bahan Pokok Sudah Stabil, Kecuali Telur dan Terigu

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.