TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyinggung soal kenaikan harga BBM usai rapat soal pengalihan subsidi bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Budi mengimbau masyarakat penerbangan untuk melakukan efisiensi dan inovasi demi menekan harga tiket pesawat.

Menhub menyebut imbauan ini sudah dilaksanakan. Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini menyebut beberapa maskapai sekarang memberikan tarif-tarif murah pada waktu tertentu.

"Nah ini bagian dari pada balancing adanya kenaikan BBM satu sisi," kata Budi usai rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Senin, 30 Agustus 2022.

Ia tidak menjelaskan yang dimaksud BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang memang dikabarkan segera naik, atau BBM jenis lainnya. Ia hanya menyebut harga avtur tak akan naik di tengah kenaikan harga BBM saat ini. "Satu sisi BBM naik, insyaallah avtur akan tetap, dan tarif murah itu bisa dilakukan," kata dia.

Dalam beberapa waktu terakhir, rencana kenaikan harga BBM terus menguat. Informasi yang diperoleh Majalah Tempo menyebutkan BBM akan naik di rentang harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter, dari harga Pertalite saat ini yang Rp 7.650 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter.

Bansos Disiapkan untuk Menekan Dampak BBM Naik

Lalu hari ini, Jokowi memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun menjadi bantuan sosial tambahan. Satu dari tiga bantuan sosial yang diberikan yaitu subsidi transportasi untuk angkutan umum yang bersumber dari 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

<!--more-->

Totalnya mencapai Rp 2,17 triliun. "Diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," kata Sri Mulyani Indrawati saat mengumumkan pengalihan subsidi BBM ini di Istana.

Sampai rapat selesai, Sri Mulyani tetap enggan merinci ujung keputusan Jokowi setuju BBM naik atau tidak. "Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos dulu, itu yang diinstruksikan bapak presiden hari ini, jadi masyarakat akan mulai mendapatkan bantuan sosial," kata dia berkilah.

Di sisi lain, pemerintah daerah tak hanya untuk mengalihkan 2 persen DAU dan DBH untuk subsidi transportasi saja. Daerah juga diminta membantu maskapai untuk menggenjot jumlah penumpang dari wilayah mereka alias memberikan guarantee occupancy atau jaminan okupansi sampai 60 persen.

"Kita tahu kalau pesawat itu di bawah 60 persen, apalagi propeller, yang baling-baling itu, mereka rugi, ini mereka minta guarantee, pemda bisa block seat," ujar Budi.

Salah satu caranya, kata Budi, yaitu pemerintah daerah membeli hingga memasarkan tiket pesawat yang menuju dari dari daerah mereka. Ia pun menyebut beberapa daerah sudah berhasil menjalankan ini.

"Jadi pemerintah turut serta mensubsidi, tapi di tengah-tengah mereka subsidi, occupancy naik jadi 70 persen konstan, subsidinya dilepas," kata dia.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini