TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) resmi menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik & QRIS Antarnegara. KKP Domestik terbit di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

KKP Domestik ini, diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 29 Agustus 2022. Luhut mengatakan KKP domestik diresmikan Presiden Jokowi untuk semakin menciptakan transparansi dalam transaksi belanja barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

"Dengan demikian data transaksi menjadi milik bangsa kita dan biaya transaksi pun kembali ke negeri kita," kata Luhut saat peluncuran KKP Domestik, Senin.

Luhut mengatakan Peluncurkan KKP Domestik merupakan bentuk implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"KKP Domestik menjadi penting untuk segera diimplementasikan dalam rangka transparansi serta memberi kemudahan dalam transaksi belanja barang dan jasa pemerintah," ucap Luhut.

Menurut dia, melalui KKP Domestik ini percepatan pembayaran ke UMKM akan tercipta. Oleh sebab itu dia meminta seluruh kementerian atau lembaga dan BUMN segara menggunakan KKP Domestik di instansi masing-masing.

"Kami mohon Pak Presiden bersedia memberikan dan mengingatkan lagi kepala daerah untuk melaksanakan ini. Selanjutnya KKP Domestik ini kiranya dapat segera diadopsi dan diimplementasikan juga oleh pemda," kata Luhut.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan, pada tahap awal implementasi KKP Domestik dilakukan melalui interkoneksi QRIS). Ini karena layanan QRIS sudah didukung 85 penyelenggara QRIS dan 20,3 juta merchant.

"Peluncuran KKP Domestik ini kami lakukan secara cepat di bawah koordinasi bapak Luhut Binsar Panjaitan dengan perbankan, OJK dan Himbara," kata Perry.

KKP Domestik kata Perry dapat memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan skema pembayarakan kartu kedit pemerintah yang pemrosesannya dilakuan secara domestik.

Baca Juga: Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp 35,5 T, Tumbuh 39,76 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.