Bertemu DK OJK Baru, Menkominfo Bahas Penanganan Pinjaman Online Ilegal

Reporter

Antara

Sabtu, 27 Agustus 2022 15:07 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate memberikan keterangan kepada wartawan di Rumah Dinas, Jl. Widya Chandra V, Jakarta Selatan, Minggu, 10 April 2022/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperkuat kerja sama dalam penanganan Sistem Elektronik dan Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE di sektor keuangan.

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan kerja sama yang sebelumnya telah berlangsung itu akan ditingkatkan bersama Dewan Komisioner OJK yang baru sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

“Ada banyak kerja sama yang sudah dibangun Kominfo dengan Otoritas Jasa Keuangan dari dulu, sehingga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan oleh anggota Dewan Komisioner OJK yang baru, di antaranya yang berkaitan dengan penanganan pinjaman online ilegal, sehingga kita evaluasi kembali bagaimana tindak lanjutnya. Pada prinsipnya Kementerian Kominfo mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh OJK,” kata Johnny dikutip dari siaran pers pada Sabtu, 27 Agustus 2022.

Menkominfo menekankan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga penting agar keputusan yang diambil bisa cepat dan tepat sekaligus menjadi upaya peningkatan layanan terhadap masyarakat.

Lebih lanjut, Johnny menjelaskan kedua pihak mendiskusikan mengenai pendaftaran Sistem Elektronik dan PSE sektor keuangan. Menurutnya, pendaftaran diperlukan agar dapat melindungi hak konsumen di Indonesia.

Advertising
Advertising

“Ini juga harus menjaga bagaimana pelayanan pelanggan berlangsung dengan baik. Dengan registrasi nanti apabila terjadi masalah penanganan bisa kita lakukan dengan mudah. Tentu dalam rangka perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia,” ujarnya.

Menkominfo bersama Ketua OJK Mahendra Siregar mendiskusikan tata kelola data dalam yurisdiksi nasional maupun data cross-border. Menurutnya, kerja sama antara Kementerian Kominfo dan OJK untuk memastikan sistem dalam ruang digital berjalan dengan baik untuk semua aktivitas mikroprudensial keuangan dan perbankan.

“OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan, penegakan hukum di sisi yang lain oleh aparat penegak hukum, dan bagaimana perlindungan terhadap ketahanan dari serangan siber. Ini hal yang rutin yang kita lakukan. Meski rutin dilakukan kan perlu ada courtesy, pertemuan, serta silaturahmi diantara pimpinan,” ujarnya.

Ketua OJK Mahendra Siregar menyampaikan upaya memperkuat sistem telekomunikasi dan informasi akan membuat bangsa Indonesia makin kokoh karena ditujukan untuk menjaga kedaulatan data dan juga pertahanan menghadapi ancaman siber.

“Dari dalam perspektif itu, kami menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan secara teknis dan governance dari aspek keuangannya (dari OJK-nya) menjadi dapat sinkronisasi perspektif desain arsitektur dari aspek sistem yang tadi disampaikan oleh Menteri Kominfo,” katanya.

Mahendra juga berharap, kerja sama ke depan antara Kementerian Kominfo dan OJK akan lebih sinergis.“Justru bisa lebih saling memperkuat. Itu yang kami sangat menyambut baik diskusi pada hari ini akan ditindaklanjuti pada level yang lebih operasional dan teknis,” jelasnya.

Baca Juga: Ma'ruf Amin Ingatkan OJK Kaji Manajemen Risiko Sebelum Atur Konten YouTube jadi Jaminan Kredit

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

12 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

13 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

13 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

14 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

15 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

17 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

1 hari lalu

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

Pakar mengingatkan konsekuensi hukum dari RUU Penyiaran, yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Tanggapi Revisi RUU Penyiaran, Menkominfo: Investigasi, Masa Harus Dilarang?

2 hari lalu

Tanggapi Revisi RUU Penyiaran, Menkominfo: Investigasi, Masa Harus Dilarang?

Menkominfo Budi Arie Setiadi tanggapi revisi RUU Penyiaran yang salah satunya isinya melarang investigasi jurnalistik

Baca Selengkapnya