Sebut Sorgum Bisa jadi Alternatif Pengganti Gandum, Kepala BRIN: Roti Tetap Enak

Kamis, 11 Agustus 2022 08:23 WIB

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko berbicara dalam acara virtual Gelar Riset dan Inovasi Bidang Kesehatan dan Pangan 2021 di Jakarta, Selasa 30 November 2021. (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)

Terlebih, menurut dia, pangan dan energi merupakan kebutuhan yang mendesak. "Apalagi kondisi pandemi dan konflik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak besar pada kondisi pangan dan energi tidak hanya bagi Indonesia, namun pada banyak negara di dunia," ujarnya.

Adapun salah satu lokasi yang cocok untuk pertanian sorgum adalah Kabupaten Sumba Timur dengan total luas 60 hektare. Hasil panen sorgum di Sumba Timur mencapai lima ton per hektare. Petani di sana bisa menghasilkan pendapatan sekitar Rp 50 juta per hektare dalam satu tahun atau Rp 4 juta lebih per bulan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memerintahkan anak buahnya untuk mencetak lahan sorgum hingga 154 hektare sampai 2024 nanti. Sorgum akan dikembangkan, termasuk sampai ke produk turunannya untuk konsumsi tepung sorgum, sekalipun harganya lebih mahal ketimbang tepung terigu yang biasa digunakan masyarakat.

"Tepung sorgum ini menjadi miss product, karena dia gluten free," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2022.

Airlangga menjelaskan ketika dipanen, harga sorgum mencapai Rp 13 ribu per kilogram dan butuh rasio empat kali untuk menghasilkan tepung. Sehingga, harga produksinya sekitar Rp 52 ribu dan harga jual mencapai Rp 60 sampai 70 ribu per kilogram.

Harga ini terpaut jauh dengan harga tepung singkong yang hanya Rp 9.000 per kilogram, sagu Rp 9.000 per kilogram, maupun tepung terigu yang sekitar Rp 12 ribu. Sehingga, Airlangga menyebut produk tepung sorgum ini bersifat premium di pasar.

ANTARA | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Bantah Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat, Bos Indofood: Harga Gandum Tertinggi Sudah Lewat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

53 menit lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

57 menit lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

59 menit lalu

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

Istri eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membantah apabila dia pernah mengintimidasi Wijanto Tirtasana, bekas kongsi bisnisnya.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

2 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

5 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

5 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

6 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

6 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

14 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

15 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya