Investasi Mangkrak Terealisasi 78 Persen, Bahlil: 100 Persen Enggak Bisa, Objektif Saja

Senin, 8 Agustus 2022 20:24 WIB

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tak yakin bisa menyelesaikan 100 persen investasi mangkrak yang sudah dia petakan sejak menjabat pada 2019 lalu.

Hingga kini, dia mengatakan, total nilai investasi mangkrak yang baru bisa diselesaikan hanya mencapai sekitar Rp 580 triliun dari total yang telah dipetakannya sebanyak Rp 708 triliun. Secara persentase, Bahlil menganggap, yang terselesaikan baru 78 persennya.

"Dari Rp 708 triliun sudah selesai Rp 580 triliun lebih, 78 persen," kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022.

Bahlil mengakui, untuk menyelesaikan investasi yang mangkrak itu bukan perkara mudah. Bahkan, dia pesimis bisa menyelesaikan seluruh investasi yang mangkrak di Indonesia. Dia memperkirakan investasi mangkrak yang bisa diselesaikan hanya akam sekitar 80 persen.

"100 persen untuk Rp 708 triliun, enggak. Saya jujur dong, saya lebih suka objektif aja, mungkin maksimal 80 persen," ujar Bahlil.

Advertising
Advertising

Bahlil memgklaim, pesimisme terhadap penyelesaian investasi mangkrak ini bukan karena BKPM tak ingin mendorong penyelesaian masuknya investasi pada proyek-proyek yang sudah direncanakan. Melainkan, karena kondisi keuangan investor itu sendiri yang tidak memungkinkan.

"Investornya yang mungkin tadinya dia kondisinya bagus perusahaannya, di era Covid dan kondisi global yang tidak menentu, akhirnya dia kekurangan pembiayaan internal," kata Bahlil.

Sebelumnya, pada 2021 lalu, Bahlil telah menyebutkan empat masalah yang menyebabkan investasi mangkrak di Tanah Air. Salah satunya adalah permasalahan yang ia sebut hantu.

"Itu adalah persoalan-persoalan yang tidak dideteksi secara rasionalitas teoritis ekonomi tetapi faktanya ada. Dalam bahasa saya, mohon maaf sedikit menohok, yaitu seperti hantu. Dapat dirasakan enggak bisa dipegang," ujar Bahlil dalam sebuah webinar, Rabu, 29 September 2021.

Ia mengatakan persoalan itu dapat dirasakan dengan adanya temuan. Namun, tidak ada instrumen atau regulasi yang bisa mendeteksi. "Kita cuma, 'oh begitu ya, oh itu ada,' memang barangnya ada," kata Bahlil.

Adapun tiga persoalan lainnya adalah tumpang tindih peraturan di pemerintah pusat dan daerah, adanya ego sektoral antara kementerian dan lembaga, serta persoalan tanah.

Dari Rp 708 triliun, salah satu investasi mangkrak yang telah direalisasikan adalah pabrik petrokimia Lotte di Cilegon. Menurut BKPM, pada mulanya investasi ini tidak selesai-selesai selama enam tahun lantaran masalah lahan dan izin.

Contoh lainnya adalah proyek Pertamina Rosneft di Tuban. Ia mengatakan proyek dengan nilai investasi Rp 213 triliun itu sudah lima tahun tidak selesai. Masalahnya pun sama, izin dan lahan.

CAESAR AKBAR

Baca: Gandeng Korsel, Bahlil: Silakan Datang, Bawa Modal dan Teknologi, Kami Siap Fasilitasi

Berita terkait

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

10 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

1 hari lalu

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

Investasi menjadi salah satu langkah keuangan yang wajib dilakukan oleh semua orang.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

2 hari lalu

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

Baca Selengkapnya

Struktur dan Tugas Satgas Gula dan Bioetanol di Merauke yang Dipimpin Bahlil

3 hari lalu

Struktur dan Tugas Satgas Gula dan Bioetanol di Merauke yang Dipimpin Bahlil

Jokowi menunjuk Bahlil menjadi Ketua Satgas Gula dan Bioetanol di Merauke. Berikut struktur satgas beserta tugasnya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol di Merauke

3 hari lalu

Jokowi Tunjuk Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol di Merauke

Pembentukan Satgas Gula dan Bioetanol tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024. Bahlil jadi Ketua Satgas

Baca Selengkapnya

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

4 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

4 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

Sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya ditargetkan rampung di tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

4 hari lalu

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

Kejagung menjelaskan kerugian kasus korupsi timah yang mencapai Rp 271 Triliun.

Baca Selengkapnya

Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan

5 hari lalu

Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan

PT Laba Forexinfo Berjangka Ibrahim Assuaibi mencatat, mata uang rupiah ditutup menguat dalam perdagangan akhir pekan.

Baca Selengkapnya

Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

5 hari lalu

Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen dalam Pemilu Legislatif

Baca Selengkapnya