Luhut Dapat Tugas Khusus dari Jokowi ke Rusia, Ada Apa?

Sabtu, 6 Agustus 2022 07:00 WIB

Pada 2016, Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah menjadi pengganti sementara Menteri ESDM, Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat. Arcandra diberhentikan karena memiliki dua kewarganegaraan. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkunjung ke Rusia. Informasi itu ia sampaikan sekembalinya dari Negeri Beruang Merah.

Luhut mengatakan ia diminta untuk mengatasi defisit APBN Indonesia karena besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Lawatan Luhut dilakukan lantaran Rusia tengah berkonflik dengan Ukraina.

Perang ini menyebabkan rantai pasok energi di dunia terganggu sehingga minyak mentah dunia melonjak. “Tadi malam saya baru kembali dari Rusia. Diperintahkan Presiden untuk untuk mengatasi defisit kita yang Rp 502 triliun. Semalam kami sudah laporkan ke Presiden,” kata Luhut dalam acara Silatnas dan Ultah ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI AD yang disiarkan melalui YouTube, Jumat, 5 Agustus 2022.

Luhut mengaku bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Rusia di Moskow. Ia menanyakan kapan perang akan berakhir. Menurut Luhut, pihak Rusia menjawab mereka belum memastikan hal tersebut.

Dari lobi-lobi yang dilakukan, Luhut menyadari bahwa Rusia memiliki cadangan minyak mentah terbesar kedua di dunia. Begitu pula dengan stok pangan yang melimpah. “Kita agak abaikan Rusia selama ini. Ternyata dia punya cadangan minyak dan pangan yang luar biasa. Pertemuan maraton kemarin sudah sangat baik hasilnya,” ujar Luhut.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung besarnya subsidi BBM dari Rusia yang mencapai Rp 502 triliun. Jokowi menyatakan dana itu bukan angka yang sedikit.

Menurut Jokowi, tidak ada satupun negara yang berani mengucurkan uang sebesar itu untuk subsidi. Kebijakan tersebut, kata mantan Wali Kota Solo ini, perlu dilakukan demi menahan laju inflasi.

BISNIS

Baca juga: Terkini Bisnis: Xi Jinping Minta Kereta Cepat Selesai Tepat Waktu, Harga CPO Turun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

6 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

WSJ: Putin Mungkin Tak Perintahkan Pembunuhan Navalny

6 jam lalu

WSJ: Putin Mungkin Tak Perintahkan Pembunuhan Navalny

Badan-badan intelijen AS sepakat bahwa presiden Rusia mungkin tidak memerintahkan pembunuhan Navalny "pada saat itu," menurut laporan.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

12 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

17 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

19 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

19 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

19 jam lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Melihat Kemampuan Sukhoi Su-35 yang Ditawarkan Rusia Ke RI

1 hari lalu

Melihat Kemampuan Sukhoi Su-35 yang Ditawarkan Rusia Ke RI

Sukhoi Su-35 merupakan pesawat tempur generasi 4++ yang dilengkapi dengan teknologi canggih

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya