Kemenko Perekonomian: PR Paling Besar Proyek PSN adalah Pengadaan Tanah

Selasa, 26 Juli 2022 16:56 WIB

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat Penyerahan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan Presidensi G20 di Indonesia tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu 24 November 2021. Hyundai menyerahkan 42 unit mobil listrik, yang akan digunakan sebagai kendaraan resmi delegasi Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menyebutkan pengadaan lahan menjadi isu terbesar proyek strategis nasional (PSN) selama semester I-2022.

Adapun pada paruh pertama tahun ini, secara keseluruhan terdapat 150 isu yang terlaporkan dan ditindaklanjuti dalam PSN, dengan konsentrasi isu terbesar pada isu pengadaan lahan sebesar 27 persen.
"Secara garis besar ini menjadi pekerjaan rumah kami dimana permasalahan itu ada lima yang utama, tetapi yang paling besar adalah memang dalam hal pengadaan tanah," ungkap Wahyu dalam media briefing yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa 26 Juli 2022.
Wahyu membeberkan, kelima permasalahan utama dalam pelaksanaan PSN tersebut yakni pertama adalah perencanaan dan penyiapan di mana terdapat 26 proyek yang mengalami tersebut karena antara lain adanya rencana penambahan lingkup pembangunan hingga adanya perubahan desain.

Kemudian isu yang kedua adalah terkait perizinan di 31 proyek lantaran belum terbitnya perpanjangan penetapan lokasi, adanya keterlambatan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta masih menunggu peninjauan dan persetujuan AMDAL.

Isu yang ketiga yakni terkait pendanaan dan pembiayaan yang ada di 15 proyek antara lain lantaran komitmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), proyek membutuhkan penambahan anggaran, hingga belum ditentukannya skema pembiayaan proyek.

Ia melanjutkan, isu yang keempat adalah terkait konstruksi dimana terdapat 37 proyek yang mengalami isu tersebut akibat kekurangan tenaga kerja dan ketersediaan material yang belum memadai, serta kondisi cuaca atau alam (hujan, tanah longsor) yang membuat pekerjaan konstruksi tertunda.

Terakhir, isu terkait pengadaan tanah yang ada di 41 PSN terutama karena belum selesainya proses pembebasan tanah, belum terbitnya izin pelepasan kawasan hutan, pengadaan tanah karakteristik khusus, dan adanya sengketa lahan.

"Kami sudah punya peraturan pemerintah yang terkait dengan pengadaan tanah tapi tetap ini masih muncul karena adanya konflik-konflik di lapangan dan terkait dengan tata ruangnya, serta sengketa di lahan ini yang harus kami selesaikan," kata Wahyu.

Baca: 135 Proyek PSN Sudah Rampung, Kemenko: Nilainya Rp 858 T

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ratusan Warga Hadiri Halalbihalal Rempang, Terus Suarakan Tolak Relokasi

3 jam lalu

Ratusan Warga Hadiri Halalbihalal Rempang, Terus Suarakan Tolak Relokasi

Selain ajang silaturahmi, momen ini menunjukkan sikap warga Rempang yang masih menolak relokasi sampai saat ini.

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

1 hari lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Said Didu Kritik PSN PIK 2 Bebaskan Lahan Sembunyi-sembunyi, Respons Agung Sedayu Group?

1 hari lalu

Said Didu Kritik PSN PIK 2 Bebaskan Lahan Sembunyi-sembunyi, Respons Agung Sedayu Group?

Said Didu mengkritik pembebasan lahan dalam pengembangan kawasan mega Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK 2).

Baca Selengkapnya

Reboisasi 33.800 Bibit Pohon, Telkom Dukung Pemulihan Lahan Kritis

5 hari lalu

Reboisasi 33.800 Bibit Pohon, Telkom Dukung Pemulihan Lahan Kritis

Sepanjang 2023, Telkom telah melaksanakan pemulihan lahan kritis di 4 provinsi.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

7 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

12 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Kupatan Kendeng 2024 Singgung Bencana Banjir Jawa Tengah dan Proyek Strategis Nasional

22 hari lalu

Kupatan Kendeng 2024 Singgung Bencana Banjir Jawa Tengah dan Proyek Strategis Nasional

Tema Kendeng Nguripi Kwalat Lamun Ora Ngopen dipilih sebagai refleksi sejumlah program pemerintah yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ramai PIK 2 dan BSD jadi PSN, Ternyata Awalnya Diusulkan oleh Sandiaga dan Budi Gunadi

36 hari lalu

Ramai PIK 2 dan BSD jadi PSN, Ternyata Awalnya Diusulkan oleh Sandiaga dan Budi Gunadi

Pemerintah membeberkan awal mula Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai (BSD) masuk ke daftar PSN.

Baca Selengkapnya

Kemenko Perekonomian Paparkan Kawasan BSD dan PIK 2 yang Menjadi PSN

36 hari lalu

Kemenko Perekonomian Paparkan Kawasan BSD dan PIK 2 yang Menjadi PSN

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan kawasan BSD dan PIK 2 yang menjadi PSN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

36 hari lalu

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya