TEMPO Interaktif, Jakarta:Jepang : Kami percaya jika Indonesia mengelola asetnya dengan baik, akan mudah menangani APBN meski tak ada rescheduling. Jepang mendukung penuh rencana Indonesia keluar dari program IMF akhir tahun ini. Kami berharap Indonesia meneruskan upaya reformasi ekonomi, dan bisa dengan mudah menyelesaikan program IMF akhir tahun ini, kata First Secretary of Finance Issue Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Hiroshi Oguchi melalui sambungan telepon Kamis (8/5). Oguchi beralasan Jepang mendukung Indonesia karena mempertimbangkan dua hal. Pertama, keberlanjutan (sustainability) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2004 setelah Paris Club selesai. Ke dua, keberlanjutan kebijakan politik ekonomi. Kami percaya Indonesia mampu menciptakan kebijakan yang positif untuk mendorong ke dua hal itu dan menunjukkan suksenya kepada internasional, ujarnya. Soal APBN kata Oguchi Indonesia, bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber. Misalnya, hasil penjualan aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional, privatisasi, serta pembentukan pasar dalam negeri. Ia juga yakin Pemerintah akan meneruskan upayanya untuk mengurangi defisit anggran seperti yang dijanjikan kepada IMF. Dengan begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2004 bisa terpenuhi meski tanpa penjadwalan utang dari Paris Club. Kami percaya jika Indonesia mengelola asetnya dengan baik, akan mudah menangani APBN meski tak ada rescheduling, cetusnya optimis. Sayangnya, keluarnya Indonesia dari IMF membuat kabinet tak akan mendapatkan rescheduling dengan skema pemerintah ke pemerintah. Kami tak akan membiayai APBN dengan rescheduling, seperti juga halnya Paris Club, tegasnya. Kendati demikian, ia menjanjikan adanya lungsuran dana berupa bantuan dan pinjaman lunak dalam jumlah yang besar. Hal itu, imbuh dia, sudah terungkap dalam pertemuan Consultative Group on Indonesia pada Januari lalu. Hanya saja, ia belum bisa memastikan adanya pertambahan jumlah dana bantuan. Pasalnya, Pemerintah dan DPR masih menggodok APBN. Kami menunggu sampai APBN diselesaikan, baru akan mempertimbangkan proyek-proyek apa yang bisa dibantu. Ini sudah jadi komitmen kami,tegasnya. Seperti diketahui, kontrak Indonesia IMF selesai akhir tahun ini. Perdebatan perlu tidaknya kontrak itu dilanjutkan masih bergulir di kantor para menteri bidang ekonomi. Hingga kini Indonesia memiliki tiga pilihan, yaitu post program monitoring, non post program monitoring, dan precaution stand by arrangement . (Sri Wahyuni)