Petani Sawit: RI Sudah 77 Tahun Merdeka, Tak Satu pun Pabrik Minyak Goreng Dimiliki Rakyat

Rabu, 20 Juli 2022 12:45 WIB

Nurhakim, 30 tahun, mengumpulkan tandan buah kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng merugikan para petani sawit. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Gulat Manurung mendukung rencana pemerintah membangun pabrik minyak makan merah. Menurut dia, produksi minyak makan merah sangat mendesak di tengah sengkarut masalah komoditas pangan saat ini.

"Pembangunan pabrik minyak makan merah sudah sangat tepat dan kalau bisa saya katakan mendesak," ujar Gulat pada Tempo, Selasa, 19 Juli 2022.

Gulat menuturkan, jika kebijakan itu tidak diambil, persoalan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng yang menimpa Tanah Air beberapa waktu lalu beroptensi terjadi lagi, bahkan bersifat musiman. Di sisi lain, ia memandang Indonesia produsen terbesar crude palm oil (CPO) di dunia dengan sebaran kebun sawit dari Aceh sampai Papua sudah sepatutnya membuat gebrakan.

"Sudah 77 Tahun Indonesia merdeka, masa tak satu pun pabrik minyak goreng dimiliki oleh usaha rakyat atau koperasi?" kata Gulat.

Ihwal kandungannya, Gulat menyebut minyak makan merah sangat sehat. Minyak ini diklaim mempunyai kandungan vitamin A tinggi.

Advertising
Advertising

Namun, ia memperkirakan ada tantangan untuk memasarkan minyak merah karena masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan minyak goreng yang jernih. "Sehingga tugas pemerintah adalah mengubah kebiasaan tersebut," ucap Gulat.

Gulat pun mengaku sudah melakukan survei di 22 Provinsi sawit perwakilan Apkasindo. Hasilnya, 85 persen petani sawit siap mendukung pengembangan minyak makan merah. Apalagi minyak yang tak melalui proses bleaching itu sudah dikembangkan di negara lain, seperti Malaysia. Bahkan di negeri jiran, minyak makan merah merupakan salah satu produk yang diekspor ke negara-negara Eropa dan Cina.

<!--more-->

Untuk pengembangannya, Gulat berpendapat sebaiknya pabrik minyak makan merah dikelola oleh koperasi, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun, bukan berarti kebijakan itu mengubah sebuah lembaga koperasi menjadi perusahaan.

Tujuan pengelolaan oleh korporasi ini adalah menjadikan koperasi memiliki basis manajemen yang lebih baik dengan cakupan yang lebih luas. Koperasi itu pun diharapkan dikelola oleh tenaga profesional.

Gulat memperkirakan, jika koperasi yang mengelola pabrik tersebut hadir di 22 provinsi dengan jumlah paling tidak lima pabrik per provinsi, bakal ada 110 pabrik minyak merah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kapasitas produksinya diproyeksikan bisa menembus 10 ton per hari.

"Maka sudah menghasilkan minyak goreng per bulan sebanyak 33 ribu ton," kata dia.

Adapun saat ini kebutuhan minyak goreng sawit Indonesia per bulan mencapai 200 juta liter atau 160 juta kilogran. Mengacu pada angka kebutuhan masyarakat itu, keberadaan pabrik minyak makan merah dipandang bakal membantu 21 persen untuk pemenuhan pasokan nasional.

Gulat menuturkan satu pabrik minyak makan merah dengan kapasitas produksi 10 ton per hari membutuhkan biaya Rp 15 miliar. Maka, kebutuhan total untuk membangun pabrik, menurutnya, berkisar Rp 1,65 triliun. Angka itu dipandang lebih kecil ketimbang kerugian yang dirasakan petani sawit akibat turbulensi harga tandan buah segar (TBS) yang mencapai Rp 26 Triliun.

"Kerugian ini belum lagi dari segi hilangnya pendapatan negara dari bea keluar dan korporasi yang ikut terdampak. Kita habis energi bertengkar karena minyak goreng yang seharusnya sangat sederhana solusinya," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Dorong Pabrik Minyak Makan Merah, Pengusaha Sawit: Harus Ekonomis

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

3 hari lalu

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

Ribuan perusahaan kebun sawit ilegal membabat 3,3 juta hektare hutan. Pengenaan denda disebut tak menghitung kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

9 hari lalu

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

16 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Promo Super Indo Awal Mei, Minyak Goreng Super Hemat

17 hari lalu

Promo Super Indo Awal Mei, Minyak Goreng Super Hemat

Peritel produk makanan Super Indo Supermarket menghadirkan beragam promo potongan harga atau diskon di akhir April hingga menjelang Mei 2024.

Baca Selengkapnya

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

17 hari lalu

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengatakan kinerja ekspor sawit mengalami penurunan. Ini penyebabnya.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

17 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

17 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

18 hari lalu

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

18 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

18 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya