Mahendra Siregar Jadi Bos OJK, Kementerian Luar Negeri: Jabatan Wamenlu Otomatis Berhenti

Rabu, 20 Juli 2022 09:50 WIB

Mahendra Siregar. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Mahendra Siregar dipastikan tak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri setelah dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan penyerahan jabatan Mahendra telah dilakukan bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemarin, Selasa, 19 Juli 2022.

"Sudah diserah-terimakan ke Menlu RI," kata Faizasyah saat dihubungi Tempo, Rabu, 20 Juli 2022.

Dengan penabalan Mahendra sebagai Dewan Komisionar OJK, Faizasyah menyatakan posisi Mahendra di Kementerian Luar Negeri secara otomatis terhenti. "Sebenarnya begitu beliau dilantik, jabatan Wamenlunya (otomatis) berhenti," tuturnya.

Adapun Mahendra ditunjuk untuk mengisi posisi sebagai Wakil Menteri Luar Negeri sejak 2019. Mahendra merupakan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan meraih gelar magister ekonomi dari Monash University, Australia.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2013-2014. Pada 2011 hingga 2013, Mahendra menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Sedangkan pada periode 2009-2011, ia sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan.

Advertising
Advertising

Mahendra kerap mengisi kursi strategis di korporasi dan organisasi internasional. Dia pernah didapuk sebagai Direktur Eksekutif Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit pada periode 2017-2019. Ia juga merupakan mantan komisaris berbagai perusahaan di sumber daya, teknologi, konsumen, dan industri jasa keuangan.

Mahkamah Agung resmi melantik DK OJK periode 2022-2027 hari ini. Pengucapan sumpah jabatan dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner OJK di hadapan Ketua Mahkamah Agung Anwar Usman.

"Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022. Saudara-saudara diangkat sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Komisioner OJK," tutur Anwar seperti ditayangkan secara virtual, Rabu.

Pelantikan dimulai dengan memberhentikan dengan hormat Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022. Kemudian dilanjutkan pengangkatan keanggotaan Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 dan pengucapan sumpah janji masing-masing jabatan.

Pelantikan Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 semula dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei. Namun, Mahkamah Agung menunda pelaksanaan itu berdasarkan surat 1280/SEK/KP.05.3/5/2022. Alasannya lantaran Ketua MA Muhammad Syarifuddin tidak berada di Jakarta pada tanggal tersebut.

Akhirnya, pelantikan DKI OJK pun berlangsung pada hari ini. Berikut susunan Anggota Dewan Komisioner OJK 2022-2027 yang baru.

1. Ketua merangkap anggota Dewan Komisioner, Mahendra Siregar

2. Wakil Ketua sebagai komite etik, merangkap sebagai anggota Dewan Komisioner, Mirza Adityaswara.

3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota, Dian Ediana Rae

4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota, Inarno Djajadi

5. Kepala Eksekutif Pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota, Ogi Prastomiyono.

6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota, Sophia Issabella Watimena

7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi

8. Anggota Dewan Komisioner ex officio Bank Indonesia: Doni Primanto Joewono

9. Anggota Dewan Komisioner ex officio Kementerian Keuangan: Suahasil Nazara

Baca juga: Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 Resmi Dilantik

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

54 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

11 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

11 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

12 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

13 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

13 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

15 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Serangan Udara Israel Menghantam Rumah Dekat Wisma Relawan MER-C di Gaza

17 jam lalu

Serangan Udara Israel Menghantam Rumah Dekat Wisma Relawan MER-C di Gaza

MER-C mengatakan serangan udara menyasar ke sebuah rumah dekat wisma yang ditempati para relawan WNI di Rafah, Gaza Selatan.

Baca Selengkapnya

Kementerian Luar Negeri dan Mer-C Saling Kontak soal Kondisi WNI di Gaza

1 hari lalu

Kementerian Luar Negeri dan Mer-C Saling Kontak soal Kondisi WNI di Gaza

Kementerian Luar Negeri melakukan kontak setiap hari dengan para relawan Mer-C untuk memonitor kondisi mereka

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya