DK OJK Dilantik Hari Ini, Pelaku Industri Asuransi Berharap Ada Perubahan Regulasi

Rabu, 20 Juli 2022 06:58 WIB

Logo OJK. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku industri asuransi berharap Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 yang akan dilantik pada Rabu, 20 Juli, mampu menciptakan regulasi yang dapat mendukung kemajuan sektor tersebut. Vice Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia Nicolaus Prawiro mengatakan salah satu regulasi asuransi yang perlu untuk ditinjau kembali adalah tarif premi pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor.

"Ini sudah 5 tahun tidak berubah, padahal harga barang dan biaya tenaga kerja sudah naik signifikan," ujar Nicolaus seperti dikutip dari Bisnis, Selasa, 19 Juli 2022.

Dia menilai ketentuan tarif premi kedua lini bisnis tersebut sudah sepatutnya dievaluasi. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017. SEOJK ini berlaku sejak 1 April 2017 menggantikan SEOJK lama dengan nomor 21/SEOJK.05/2015.

Dia berharap DK OJK baru dapat menampung harapan pelaku usaha. Bila ketentuan tarif tak juga direvisi, menurut dia, margin keuntungan perusahaan asuransi semakin tipis.

"Harapan kami adalah OJK bisa menciptakan regulasi yang bisa mendukung kemajuan industri," kata Nicolaus.

Advertising
Advertising

Dewan Komisioner OJK pimpinan Mahendra Siregar bakal dilantik oleh Mahkamah Agung pada hari ini pukul 08.00 WIB. Untuk periode teranyar ini, terdapat tujuh posisi yang akan diisi dengan latar belakang yang beragam.

Mahendra Siregar akan mengemban tugas sebagai Ketua DK OJK menggantikan Wimboh Santoso yang masa jabatannya tak lama lagi berakhir. Sementara itu, Mirza Adityaswara akan menjabat sebagi Wakil Ketua DK OJK. Sedangkan jajaran anggota DK OJK terdiri atas Dian Ediana Rae, Inarno Djajadi, Ogi Prastomiyono, Sophia Isabella Wattimena, dan Friderica Widyasari Dewi.

BISNIS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

15 jam lalu

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

Yusuf Mansyur mengklaim investasi syariah paytren tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

20 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

1 hari lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

1 hari lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

1 hari lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

1 hari lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

1 hari lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

2 hari lalu

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

Pembagian kelas rawat inap peserta BPJS Kesehatan dihapus. BPJS Kesehatan membuka kemungkinan kerja sama dengan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya