BPS Ungkap Disparitas Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan Masih Tinggi, Ini Datanya

Jumat, 15 Juli 2022 15:41 WIB

Warga tengah beraktifitas di depan rumah mereka di pinggiran rel kereta kawasan Kampung Bandan, Jakarta, Kamis 30 Juni 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini diterbitkan untuk mencapai target untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa disparitas kemiskinan di pedesaan dan perkotaan Indonesia masih tinggi. Pada Maret 2022, tercatat 7,5 persen dari seluruh penduduk Indonesia merupakan penduduk miskin di perkotaan. Sedangkan di pedesaan, persentase jumlah penduduk miskin mencapai 12,29 persen.

Kecepatan penurunan kemiskinan di pedesaan juga disebut lebih cepat dibandingkan di perkotaan. "Tingkat kemiskinan di pedesaan sudah kembali ke level sebelum pandemi, sedangkan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi," tutur Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 15 Juli 2022.

Margo menjelaskan angka tersebut berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang berlangsung pada Maret dan September setiap tahunnya. Adapun jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang atau 9,54 persen penduduk Indonesia. Angka tersebut turun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan turun 1,38 juta orang terhadap Maret 2022.

Adanya tren penurunan kemiskinan tersebut, menurutnya merupakan kabar baik. Sebab, perekonomian Indonesia mulai berangsur membaik. "Artinya sudah ada perbaikan, tetapi belum kembali ke kondisi sebelum pandemi," kata Margo.

Sementara itu, BPS mencatat jumlah penduduk miskin terbanyak berada di pulau Jawa. Total penduduk miskin yang tercatat sebanyak 13,85 juta orang atau sebanyak 52,96 persen. Jumlah ini turun sebanyak 9,61 persen.

Advertising
Advertising

Kemudian jumlah penduduk miskin kedua terbanyak berada di pulau Sumatera. Jumlahnya mencapai 5,74 juta orang atau sebanyak 21,93 persen. Angka ini juga turun sebanyak 9,49 persen. Lalu jumlah penduduk miskin ketika terbanyak berasal dari pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu 2,07 juta jiwa atau sebesar 7,91 persen.

"Seluruh pulau mengalami penurunan persentase kemiskinan," kata Margo.

Di Sulawesi, jumlah penduduk miskin mencapai 2,01 jiwa atau sebanyak 7,69 persen. Jumlah tersebut naik 10,02 persen. Sementara itu di Maluku dan Papua, jumlah penduduk miskin mencapai 1,51 juta orang atau 5,78 persen. Jumlah penduduk miskin di Maluku dan Papua turun sebanyak 19,89 persen.

Jumlah penduduk miskin terkecil adalah di Kalimantan yaitu 0,92 juta orang. Persentase penduduk miskin di Kalimantan adalah 3,73 persen atau turun sebanyak 5,82 persen.

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

12 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

16 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

16 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

1 hari lalu

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan pihaknya terus memperkuat sinergi dan mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

2 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

2 hari lalu

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

Rupiah melemah dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, apa saja?

Baca Selengkapnya

Rupiah Menguat ke Level Rp 15.923 per Dolar AS

2 hari lalu

Rupiah Menguat ke Level Rp 15.923 per Dolar AS

Kurs rupiah hari ini ditutup menguat 104 poin ke level Rp 15.923 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

3 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya