TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dunia tidak perlu ragu atas komitmen Indonesia dalam penurunan emisi global. Sebagai tuan rumah Presidensi G20, Indonesia sudah menjalankan roadmap penurunan emisi karbon.

Namun, kata Luhut Indonesia upaya tersebut perlu dukungan negara lain untuk bisa mencapai hal ini. Belajar dari pemulihan ekonomi global dari pandemi Covid-19, kolaborasi yang sama mestinya juga diterapkan dalam target pengurangan emisi karbon.

"Kami membutuhkan kolaborasi yang konkret, tidak hanya kerja sama dari sisi pendanaan tetapi juga sharing teknologi dan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan yang semuanya sejalan dengan cita-cita global dalam penurunan emisi," kata Luhut dalam keterangan tertulis pada Kamis, 14 Juli 2022.

Pada kesempatan tersebut, Luhut pun menyampaikan dukungan terhadap PLN sebagai ujung tombak transisi energi di Tanah Air. Ia juga mendorong negara-negara G20 ikut terlibat dalam suksesnya program transisi energi.

Hal itu dia sampaikan dalam Road to G20 Dialogue The Global Blended Finance Alliance for MSMEs and Energy Transition yang digelar oleh Yayasan Tri Hita Karana, PLN pun menegaskan perannya dalam transisi energi.

PT PLN (Persero) mengajak semua pihak termasuk negara anggota G20 untuk bisa berkolaborasi dalam penurunan emisi karbon demi mencapai target carbon neutral pada 2060.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN menunjukkan komitmen dalam mencapai target Carbon Neutral 2060 dengan berbagai program. Saat ini PLN telah menjalankan transisi energi dengan membangun pembangkit energi baru terbarukan. Secara bertahap PLN juga mempensiunkan dini pembangkit berbasis batu bara.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, PLN bakal membangun pembangkit EBT sebesar sekitar 51,6 persen dari target penambahan pembangkit baru.

“Kami sadar ini semua belum cukup. PLN juga mengakui tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Karena itu, jalan keluarnya adalah dengan kolaborasi bersama,” ujar Darmawan.

Ia menegaskan PLN membutuhkan dukungan melalui pembiayaan berbunga rendah, kerangka kebijakan, dan kolaborasi proyek. PLN membutuhkan investasi hingga US$ 500 miliar untuk bisa menjalankan proyek transisi energi.

"Karena seluruh upaya kami juga akan berdampak langsung pada dunia. Misalkan, emisi karbon yang dihasilkan di Bali saja juga akan berdampak pada Eropa dan Jepang. Sehingga upaya kami dalam menurunkan emisi yang akan berdampak langsung pada dunia ini perlu dukungan," kata dia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan dalam menjalankan transisi energi Indonesia mempunyai PLN sebagai pemain utama. Berbagai upaya penurunan emisi karbon dilakukan oleh PLN, mulai dari penurunan emisi dari sektor pembangkit listrik, hingga mendorong masyarakat terlibat aktif dalam penggunaan energi berbasis listrik dalam kehidupan sehari hari. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan ketergantungan pada energi berbasis fosil.

"PLN merupakan salah satu pemain kunci dalam transisi energi. PLN perlu dukungan kolaborasi semua pihak agar program transisi energi yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik," ujar Luky.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia sangat terbuka atas skema kerja sama energi bersih untuk mencapai target pengurangan emisi global. Indonesia mendorong adanya skema Blended Finance yang mampu menjadi win-win solution dari sisi investasi.

“Blended Finance jadi salah satu cara untuk solusi pendanaan transisi energi. Saya yakin semua negara ingin mencapai cita-cita ini. Maka perlu kerja sama untuk bisa mencapai hal tersebut,” ujar Luky.

Blended finance dimaksudkan untuk menemukan skema pembiayaan yang optimal dengan mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan atau pembiayaan dalam satu proyek seperti dari anggaran pemerintah, swasta dan donor.

Baca Juga: Luhut: Presiden Jokowi Perintahkan Kurangi Penggunaan BBM

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.