Pemerintah Buka Peluang Serap Daging Sapi PMK Jadi Stok Nasional

Kamis, 30 Juni 2022 17:34 WIB

Seekor sapi di tempat penjualan hewan kurban di Jakarta, Senin, 27 Juni 2022. Menurut pedagang, jumlah persediaan hewan kurban tahun ini mengalami penurunan diakibatkan jumlah pasokan yang menurun akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menanggapi permintaan Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia agar pemerintah menyerap daging sapi yang terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) sebagai stok cadangan nasional. Arief mengaku sudah bertemu dengan Kadin.

"Memang beberapa perwakilan Kadin sudah bertemu. Teman-teman di Kadin menyarankan, karena PMK tidak ada kaitannya dengan kesehatan manusia, sepanjang itu bisa dikerjakan, bisa dipotong," ujar Arief di kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta, pada Kamis, 30 Juni 2022.

Arief membuka kemungkinan usulan itu diterima. Musababnya, virus PMK tidak menular ke manusia. Sejalan dengan itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, daging dari sapi PMK yang masih hidup dapat dikonsumsi.

Jika ada sapi yang terindikasi terpapar PMK, peternak bisa melakukan stamping out untuk pemotongan paksa. Kemudian jika sudah dipotong, daging hewan harus dilayukan sekitar 24 jam untuk bisa dibekukan menjadi stok daging.

"Yang jelas memang harus cepat dikerjakan semua solusi, mulai dari stamping out maksudnya dipotong, dilayukan 24 jam, dan juga harus segar dibekukan," tutur Arief.

Advertising
Advertising

Ia berujar, untuk merealisasikan usulan tersebut, Badan Pangan Nasional perlu berkoordinasi dengan beberapa perusahaan BUMN dan lembaga lainnya. Misalnya, Berdikari, ID Food, pengusaha, sampai pemerintah daerah.

Meski demikian, Arief melihat langkah ini dapat menjadi solusi bagi para peternak yang terimbas pagebluk PMK. Selain menyerap daging PMK sebagai stok nasional, pemerintah bakal memberikan kompensasi uang senilai Rp 10 juta per ekor kepada peternak jika hewannya dimusnahkan.

"Ada penggantian dari pemerintah Rp 10 juta per ekor apabila tidak bisa di apa-apakan lagi," kata dia. Solusi-solusi itu, Arief memastikan, akan segera dilaksanakan.

<!--more-->

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Livestock and Diary Kadin Indonesia Yudi Guntara Noor mengaku sudah menyampaikan usulannya kepada Badan Pangan Nasional agar daging sapi yang terpapar PMK dijadikan pasokan atau cadangan daging nasional. Ia mengklaim usulan tersebut telah disetujui.

"Kami usulkan ke Bapanas dan Pak Arief sudah setuju," ujarnya dalam seminar daring yang digelar Kementerian Pertanian pada Selasa, 27 Juni 2022.

Menurut Yudi, peternak memiliki beban yang besar ketika ada hewan ternaknya terinfeksi PMK. Jika sapi mati, biaya penguburannya mencapai Rp 1-1,5 juta per ekor. Sedangkan bila sapi memerlukan pemotongan paksa, biaya yang harus dikeluarkan Rp 2,5 juta sampai Rp 5 juta per ekor.

Adapun harga daging sapi suspect PMK hanya berkisar Rp 30 ribu sampai Rp 49 ribu per kilogram. Sedangkan biaya obat-obatan dan perawatan yang dibutuhkan ketika sapi yang terinfeksi PMK, seperti antibiotik, antipiretik, vitamin, obat tradisional, dan disinfektan, Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu.

Ia berujar, untuk mengurangi beban peternak tersebut, pemerintah dapat menunjuk Badan Pangan Nasional, l Perum Bulog, Holding BUMN Pangan ID Food, BUMD, dan lembaga swasta lainnya untuk merealisasikan usulan itu. "Sehingga, sapi-sapi yang terpapar PMK, suspect, atau pemotongan dalam kaitannya dengan penanganan mitigasi PMK, digunakan sebagai buffer stock daging pemerintah," ujar Yudi.

Baca juga: Cegah PMK, Vaksinasi Hewan Ternak Ditargetkan Capai 800 Ribu Dosis Sebelum Idul Adha

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

1 hari lalu

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar berhati-hati dalam pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara.

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

1 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

1 hari lalu

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

Gelaran Solo Great Sale atau SGS kembali hadir di Kota Solo, Jawa Tengah, menyemarakkan bulan Mei 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

2 hari lalu

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP

Baca Selengkapnya

Segini Jatah Bonus Tiap Pemain Timnas U-23 Indonesia

3 hari lalu

Segini Jatah Bonus Tiap Pemain Timnas U-23 Indonesia

Pengusaha beri Rp 23 miliar. Masing-masing pemain Timnas U-23 Indonesia akan dapat bonus berkisar Rp 605,2 juta.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

3 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

4 hari lalu

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

Harga bawang merah mulai mengalami penurunan di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Terbang ke Doha, Pengusaha Patungan Beri Bonus Rp23 M untuk Timnas U-23

5 hari lalu

Erick Thohir Terbang ke Doha, Pengusaha Patungan Beri Bonus Rp23 M untuk Timnas U-23

Sejumlah pengusaha, yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT), mengumpulkan dana Rp23 milar untuk Timnas U-23.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

8 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya