Pertamina Sebut Kebijakan Beli Pertalite Pakai MyPertamina Bukan untuk Pembatasan

Kamis, 30 Juni 2022 05:27 WIB

Antrean pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa 7 Juni 2022. Pemerintah mengisyaratkan mengatur pembelian BBM subsidi caranya dengan membatasi konsumsi masyarakat mampu menikmati Pertalite dan Solar, ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan negara lewat penyaluran BBM subsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero). Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyebut sistem pembelian pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli bukan untuk membatasi pembelian. Kebijakan itu diambil agar konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi terdaftar dalam database.

"Tujuannya apa mendaftar? Itu untuk membangun basis data pengguna," tuturnya dalam seminar daring, Rabu, 28 Juni 2022.

Mars menjelaskan, melalui MyPertamina, perseroan dapat menghimpun data siapa saja konsumen Pertalite dan Solar selama ini. Di samping itu, penggunaan aplikasi MyPertamina juga mendorong reformasi subsidi,dari barang ke orang.

Artinya, penjualan Pertalite dan Solar bisa benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. "Dulu selling out dari Pertamina diakui, selling in juga diakui, lalu berkembang selling out SPBU. Sekarang baru akan menuju selling to person. Untuk mencapai sana perlu database, siapa yang berhak," kata Mars.

Untuk klasifikasi konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi, kata Mars, Pertamina akan menerapkan mekanisme sesuai regulasi. Peraturan yang ia maksud adalah Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Dalam aturan itu, segmen pengguna Pertalite masih sangat lebar.

Advertising
Advertising

Dengan demikian, regulasi itu perlu direvisi. Dia mengimbuhkan, sebelumnya masih banyak mobil mewah atau masyarakat menengah atas yang memiliki akses untuk membeli Pertalite.

"Perpres 191 Tahun 2014 sedang tahap revisi tapi belum keluar. Di aturan itu, pengguna Pertalite ruangnya lebar sekali, tidak bisa melihat segmen orang kaya orang miskin, kendaraan mewah atau tidak mewah, itu tidak tertera eksplisit," ujar Mars.

Perpres tersebut, kata Mars menjadikan Pertamina tidak dapat melarang mobil mewah untuk membeli produk BBM bersubsidi. Ia mencatat, 62 persen ada di 40 atau 30 desil teratas, artinya tidak sesuai dengan niat pemerintah dalam memberi kompensasi kepada masyarakat.

"Jadi kalau pakai aturan itu beberapa mobil mewah juga berhak karena ketentuan memperbolehkan. Sekarang kami sedang berprogres memilah ini," kata dia.

Karena kondisi itu, Mars menyebutkan Pertamina ingin terlebih dulu membangun basis data pembeli atau pengguna Pertalite dan Solar dan memilahnya. Ia berujar, jangan sampai nantinya pemerintah mengatur spesifikasi pengguna, namun Pertamina tidak memiliki basis datanya. "Yang penting kami kumpulkan dulu," ujarnya.

Adapun konsekuensi bagi pembeli yang tidak mendaftar di aplikasi MyPertamina, Mars mengatakan, Pertamina tidak melayani proses transaksi BBM Solar dan Pertalite. "Tapi kriterianya juga masih sangat lebar. Apabila ada mobil mewah sementara kriteria mewah belum dilarang kami terima dulu. Tapi kami punya datanya siapa saja," kata Mars.

Baca: Simak 11 Wilayah yang Wajibkan Beli Pertalite Pakai MyPertamina

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Pertamina Merilis Competency Development Program

15 jam lalu

Pertamina Merilis Competency Development Program

Pertamina merilis Competency Development Program sebagai bagian dari Pertamina Investment Excellent untuk menjawab kebutuhan serta tantangan bisnis ke depan, khususnya terkait pengelolaan dan eksekusi investasi.

Baca Selengkapnya

Kapal Pertamina Transko Moroko Resmi Beroperasi di Perairan Internasional

20 jam lalu

Kapal Pertamina Transko Moroko Resmi Beroperasi di Perairan Internasional

PT Pertamina Trans Kontinental memulai operasional kapal Transko Moloko miliknya di perairan Malaysia.

Baca Selengkapnya

Pertamina Berikan Kado Terbaik untuk Kebangkitan UMKM di Indonesia

1 hari lalu

Pertamina Berikan Kado Terbaik untuk Kebangkitan UMKM di Indonesia

PT Pertamina (Persero) memberikan kado istimewa bagi kebangkitan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

1 hari lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 hari lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

1 hari lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

2 hari lalu

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

2 hari lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

2 hari lalu

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

Jusuf Kalla mengatakan bila direktur perusahaan harus dihukum karena merugi, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum.

Baca Selengkapnya

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

2 hari lalu

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina menjalankan perintah presiden.

Baca Selengkapnya