Anak Buah Luhut Klaim Program Minyakita Tak Pakai Dana Tambahan dari Pemerintah

Reporter

Editor

Selasa, 28 Juni 2022 20:19 WIB

Pedagang mengemas minyak goreng curah di titik penjualan Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) di salah satu warung rekanan di kawasan Klender, Jakarta, Selasa 22 Juni 2022. Zulkifli menyebutkan pemerintah akan tegas dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng curah di dalam negeri. Saat ini produksi minyak goreng di dalam negeri mencapai 51 juta liter per tahun dan diharapkan perusahaan sawit bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan harga terjangkau. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, menjelaskan asal-muasal dana tambahan yang digunakan untuk program minyak goreng kemasan sederhana. Dia memastikan pengemasan produk Minyakita itu tidak akan menggunakan dana tambahan dari pemerintah.

"Intinya nanti kita tidak akan gunakan dana dari pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa 28 Juni 2022.

Menurut Rachmat, ongkos kemasan minyak goreng akan ditanggung oleh perusahaan-perusahaan yang mendukung program Minyakita. Sebagai imbalannya, perusahaan tersebut akan diberikan kompensasi kuota ekspor oleh Kementerian Perdagangan.

"Dana dari pengalih ekspor. Kita akan kompensasikan lebih untuk menaikan kuota DMO (domestic market obligation). Jadi ini enggak menggunakan dana tambahan dari pemerintah," kata mantan bos Bukalapak itu.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan telah meminta perusahaan-perusahaan minyak goreng mendukung program Minyakita. Ia berujar akan memberi kompensasi bagi produsen yang membantu pemerintah menyiapkan minyak goreng kemasan sederhana itu.

Advertising

"Sebagai kompensasi, akan diberikan kuota ekspor CPO (crude palm oil) kepada produsen sawit yang mendukung program migor kemasan sederhana ini," ujar Zulkifli melalui keterangan resmi Kemendag, 27 Juni 2022.

Menurut dia, jika keran ekspor dibuka, kebutuhan produsen terhadap CPO akan meningkat. Hal itu juga akan berdampak terhadap kebutuhan produsen akan tandan buah segar (TBS) kelapa sait. Dengan demikian, TBS sawit dari petani swadaya akan terserap.

Zulkifli menuturkan kebijakan itu dapat menjadi jalan tengah bagi perusahaan yang ingin menambah kuota ekspor maupun petani yang berharap adanya perbaikan harga TBS. Ketentuan itu juga dapat membuat kebutuhan domestik tetap terjaga.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini