Kementan Ungkap Sebab Harga TBS di Tingkat Petani Swadaya Babak Belur

Sabtu, 25 Juni 2022 11:54 WIB

Massa dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berunjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, 17 Mei 2022. Dalam aksinya, mereka mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar membuat kebijakan yang dapat menolong petani sawit di Indonesia. TEMPO/ Cristian Hansen

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto menjelaskan penyebab harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terjerembab. Harga TBS anjlok meski pemerintah sudah membuka keran ekspor sebulan lalu.

“Anjloknya harga TBS sawit saat ini ibarat keran yang dibuka tetapi belum keluar penuh airnya,” kata Herusaat dihubungi Jumat, 24 Juni.

Ia menjelaskan rendahnya harga TBS sawit tersebab oleh arus keluar crude palm oil (CPO) Indonesia yang belum lancar setelah larangan ekspor dicabut pada 23 Mei. Jumlah TBS keluar dari pabrik, kata dia, saat ini belum maksimal.

Sejalan dengan itu, pabrik kelapa sawit (PKS) pun saat ini masih membatasi serapan TBS petani sawit swadaya. Musababnya, mereka mengutamakan penyerapan TBS dari perkebunan inti dan plasma milik mereka untuk mengisi tangki.

“Jadi mereka mengutamakan itu dulu karena kan tangki mereka ada yang menjelang penuh, tapi ada yang memang sudah mulai keluar,” katanya.

Advertising
Advertising

Meski begitu, tidak semua PKS memiliki industri hilir untuk menyerap hasil olahan TBS sehingga mereka mengandalkan pesanan yang berjalan lambat. Sementara itu, PKS dengan industri hilir memungkinkan penyerapan TBS lebih cepat. Tak hanya itu, kondisi pasca-pencabutan larangan ekspor juga belum kembali normal.

Ia menceritakan momen saat mengecek langsung PKS di Sumatra Barat yang memang memiliki industri hilir. Tangki PKS di Sumatra Barat, katanya, sudah mulai berkurang setengahnya setelah 26 ribu ton ekspor tujuan Pakistan keluar. Sedangkan di Lampung, ada dua tipe PKS yang memiliki industri hilir dan tidak. PKS dengan industri hilir cenderung cepat mengosongkan tangki, sedangkan mereka yang tidak hanya mengandalkan jatah.

“Jadi mereka (PKS non-industri hilir) mengandalkan jatah dari eksportir CPO atau jatah dari industri hilir di luar PKS mereka. Jadi keluarnya CPO dari tangki-tangki PKS itu belum lancar seperti sebelum pelarangan ekspor,” katanya.

Perihal pemberitaan penutupan 11 PKS di Lamandau, Kalimantan Tengah, Heru mengatakan sebetulnya pabrik tersebut tidak tutup. Pabrik memang berhenti menggiling TBS dari petani swadaya karena mereka mendahulukan stok dari kebun inti dan plasma mereka.

“Sebenarnya mereka tidak tutup, tetapi masih beroperasi, hanya saja yang mereka giling itu dari kebun inti sama plasmanya karena kan keluarnya belum seperti dulu,” tuturnya.

Ia tidak memungkiri harga TBS anjlo akibat dampak supply dan demand yang tidak seimbang. Saat ini, permintaan dari TBS masih sedikit sehingga terjadi over-supply yang memaksa pabrik mengambil TBS sebatas kemampuan tampungnya.

“Karena pada saat larangan ekspor itu berlaku kan mereka tetap giling. Setelah larangan ekspor dicabut, CPO belum keluar semua, Flush Out-nya itu juga belum keluar semua,” ucap dia.

Heru belum bisa memastikan berapa ton stok TBS yang oversupply. Namun ia mengatakan PKS akan memastikan penyerapan dari kebun inti dan plasma milik mereka sebelum menyerap milik petani sawit swadaya. Ia mendata saat ini terdapat 1.122 pabrik kelapa sawit.

<!--more-->

Heru tidak bisa memastikan berapa lama arus keluar ekspor kembali lancar seperti sebelum larangan. Namun ia memperkirakan ekspor lancar pada akhir Juni atau awal Juli.

Selanjutnya, faktor luar juga menjadi penentu kelancaran. Ketika larangan ekspor ditetapkan, buyer kemungkinan sudah meneken kontrak dengan negara lain sehingga tidak bisa serta-merta dibatalkan.

“Mereka (pengekspor) semenjak dibuka kembali ekspor kan harus menjalin komunikasi dengan buyer di luar. Ternyata tidak otomatis mau mengambil. Mungkin mereka sudah kontrak dengan negara lain. Malaysia contohnya. Sehingga, dia tidak bisa langsung putus kontrak,” katanya.

Selain itu, para eskportir harus menyesuaikan kembali karena harus mengurus dokumen domestic market obligation (DMO) sebelum mengirim kembali CPO ke luar negeri. Ia mengatakan saat ini pemerintah berupaya mengimbangi stok dalam negeri terjaga dan arus flush out keluar lancar. Harapannya, kondisi ini bisa mengerek harga TBS di kisaran Rp 3.000 per kilogram, seperti yang disepakati Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

“Bahkan Pak Menteri Pertanian menyampaikan kalau bisa Rp 3.400, karena melihat di Malaysia itu kan sekarang di kisaran Rp 5.400. Cuma masalahnya ini kait-mengkait. Ya efeknya pasti ke hulu atau stok tadi. Sekian lama kan ditutup sehingga keluarnya tidak serta merta langsung seperti sebelum ditutup,” tuturnya.

<!--more-->

Meski larangan ekspor dicabut, petani sawit swadaya masih merugi karena harga TBS belum juga kembali ke kondisi normal. Bahkan, saat ini harga TBS jeblok hingga Rp 300 per kilogram. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan harga TBS sawit di Pasamanan Barat, Sumatera Barat, kini di level Rp 600 per kilogram.

Harga TBS sawit yang diterima para petani SPI di wilayah lain juga kompak mengalami tren penurunan yang signifikan. Di Tanjung Jabung Timur harga TBS di bawah Rp 500 per kilogram.

"Kalau aksesnya jauh dari jalan. Ini kan sudah kelewatan. Laporan hari ini ada yang sampai Rp 300 per kilogram," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menemukan banyak petani sawit yang stres akibat harga TBS kelapa sawit anjlok. Gulat Manurung mengatakan saat ini ada 80 petani sawit yang masuk daftar Biro Konsultasi Apkasindo.

Banyak di antaranya menghadapi tekanan akibat efek beruntun anjloknya harga TBS. “Jadi petani sawit ternyata banyak yang stres dan melakukan aksi yang kadang-kadang tidak cocok, seperti menumbang pohon sawitnya dengan parang. Bagaimana mungkin menumbang pohon sawit dengan parang? Itu kan membutuhkan tenaga, tetapi itu bentuk dari stres itu,” kata Gulat Manurung saat dihubungi Tempo, Rabu, 22 Juni lalu.

Gulat mengatakan kondisi ini diketahui saat rapat DPW Apkasindo seluruh Indonesia yang dihadiri 22 perwakilan provinsi. Apkasindo, tutur dia, menginventarisasi satu demi satu kondisi para petani di tiap provinsi dan mencatat tekanan psikologis yang dihadapi petani.

Bukan hanya petani sawit yang terdampak, anak-anak petani pun banyak mengajukan cuti kuliah. Sedangkan anak-anak SMA terpaksa berpikir ulang untuk mendaftar kuliah.

“Memang dahsyat sekali ini multiplayer efek anjloknya harga TBS ini. Kenapa seperti itu? Sebab sawit ini beda dengan batu bara yang dikerjakan pengusaha besar. 42 persen perkebunan sawit itu dikelola oleh rakyat,” tutur Gulat.


EKA YUDHA SAPUTRA | RIANI SANUSI PUTRI

Baca Juga: Harga TBS Anjlok, Apkasindo Minta Pemerintah Bergerak Cepat Kurangi Beban

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Kuota Pupuk Bersubsidi Naik, Mentan: Segera Tebus

19 jam lalu

Kuota Pupuk Bersubsidi Naik, Mentan: Segera Tebus

Penambahan pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton telah mendapat persetujuan dari presiden.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Uang Korupsi Syahrul Yasin Limpo Mengalir ke Mana? Antara lain Biaya Khitan, Buat Kafe, dan Skincare untuk Cucunya

2 hari lalu

Uang Korupsi Syahrul Yasin Limpo Mengalir ke Mana? Antara lain Biaya Khitan, Buat Kafe, dan Skincare untuk Cucunya

Penggunaan uang korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) terungkap di pengadilan. Mayoritas digunakan untuk kepentingan keluarga. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

4 hari lalu

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

Harga bawang merah mulai mengalami penurunan di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

5 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

10 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

11 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

12 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

12 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

12 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya