UMKM NTB Didorong Kantongi Sertifikasi Halal

Rabu, 22 Juni 2022 22:17 WIB

Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng

TEMPO.CO, Mataram - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Zaidi Abdad mengatakan sertifikasi halal kini menjadi instrumen sangat penting, khususnya bagi UMKM. Sertifikasi halal dapat meningkatkan pasar di negara dengan mayoritas umat muslim terbesar.

"Produk halal saat ini memiliki potensi pasar yang sangat besar baik di Indonesia (maupun luar negeri)," kata Zaidi Abdad dalam acara bimbingan teknis di kampus Universitas Isslam Negeri (UIN) Mataram yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat, Rabu, 22 Juni 2022.

Produk halal bukan lagi dipandang sebagai persoalan agama. Menurut dia, label halal akan memberikan rasa lega, aman, dan nyaman dalam mengkonsumsi sebuah produk.

Guna memanfaatkan peluang ini, Kementerian Agama sudah menyiapkan program sertifikat halal gratis. Kementerian Agama menargetkan 10 juta produk bersertifikat halal pada 2022. Pada 2021, 325 ribu produk lokal Indonesia memiliki sertifikat halal.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB Heru Saptaji menyebutkan negara-negara Organization of the Islamic Conference (OIC) mulai memfokuskan pengembangan pasar produk halal dan nilai-nilai etika Islam dalam bisnis. Karena itulah, halal lifedata-style mulai banyak diterapkan.
Beberapa negara seperti Korea Selatan, Cina, Thailand, Australia, hingga Inggris telah menjadi pemain dalam pasar produk halal. "Negara-negara ini berperan dalam pengembangan eksyar di dunia," ujarnya Heru Saptaji.

Advertising
Advertising

Ekonomi syariah di Indonesia tumbuh di tengah tantangan pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang dirilis DinarStandard, Indonesia terbukti mampu mempertahankan posisi ke-4 dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan sehat.

Disisi lain, pengembangan halal food Indonesia juga dilaporkan menempati peringkat ke-2 dunia tahun ini. Namun terlepas dari keberhasilan tersebut, masih terdapat tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah dan konteks halal di masyarakat Indonesia.

Misalnya, minimnya kepedulian masyarakat untuk melihat dan mempertimbangkan aspek halal dalam mengonsumsi sebuah produk. Sementara itu, menjaga pola konsumsi menjadi bagian yang sangat penting untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik.

Di NTB, pertumbuhan ekonomi pada 2022 mengalami peningkatan yang luar biasa. Ekonomi tumbuh 7,76 persen dan berada di atas skala nasional 5,01 persen.

Pertumbuhan ekonomi ini, kata Heru, harus disyukuri dan harus direspons baik, yakni dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada di depan mata. "Ketika peluang ini dapat kita tangkap dan kita respons dengan baik, di situlah kesempatan para tamu dan wisatawan akan memberikan spending yang banyak," ucapnya Herus Saptaji.

Baca juga: Airlangga Pamer Kartu Prakerja di Maroko: 12,8 Juta Penerima Terlayani

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini



Berita terkait

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

14 jam lalu

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus konsisten menerapkan kualitas hasil produksi jika ingin bisa bertahan di tengah dinamika ekonomi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

16 jam lalu

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL

Baca Selengkapnya

Sertifikasi Halal UMK Diundur 2026, LPPOM Minta Sektor Hulu Diprioritaskan

1 hari lalu

Sertifikasi Halal UMK Diundur 2026, LPPOM Minta Sektor Hulu Diprioritaskan

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI minta sektor hulu diprioritaskan. Sertifikasi halal UMK diundur 2026.

Baca Selengkapnya

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

1 hari lalu

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan pihaknya terus memperkuat sinergi dan mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Baca Selengkapnya

Polres Bima Tangkap Pengoplos LPG 3 Kilogram, Sita Puluhan Tabung Gas

1 hari lalu

Polres Bima Tangkap Pengoplos LPG 3 Kilogram, Sita Puluhan Tabung Gas

Personel Polres Bima Kota mengungkap kasus pengoplosan gas bersubsidi di Kelurahan Jatibaru Barat, Asakota, Bima, NTB

Baca Selengkapnya

Soal Badal Haji, Begini 5 Syarat yang Harus Terpenuhi

1 hari lalu

Soal Badal Haji, Begini 5 Syarat yang Harus Terpenuhi

Berikut penjelasan seseorang melakukan badal haji saat ia menjalankan ibadah haji. Ketahui 5 syarat yang harus terpenuhi.

Baca Selengkapnya

BI Laporkan Harga Properti Residensial Triwulan I Naik 1,89 Persen

2 hari lalu

BI Laporkan Harga Properti Residensial Triwulan I Naik 1,89 Persen

Survei BI mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer triwulan I 2024 tetap naik, tecermin dari pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial triwulan I 2024 sebesar 1,89 persen

Baca Selengkapnya

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

2 hari lalu

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

Rupiah melemah dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, apa saja?

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

2 hari lalu

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Gempa Lombok 2018: Rekor Gempa Paling Parah di Pulau Lombok

3 hari lalu

Kilas Balik Gempa Lombok 2018: Rekor Gempa Paling Parah di Pulau Lombok

Gempa Lombok 2018 meninggalkan duka yang mendalam di hati masyarakat.

Baca Selengkapnya