TEMPO Interaktif, Jakarta: Rencana pemerintah membentuk perusahaan induk gabungan (holding) badan usaha milik negara sektor tambang belum akan terealisasi dalam waktu dekat. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil mengatakan meski ingin merealisasikan secepat mungkin namun pemerintah masih membutuhkan persetujuan Komisi Keuangan dan Perbankan.
"(Masalah pajak) sudah (selesai), tapi kalau perlu persetujuan DPR harus dibawa ke Komisi XI," ucap Menteri Sofyan usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI di gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senin (16/2).
Dia melanjutkan, ganjalan pembentukan perusahaan gabungan ini memang terletak di birokrasi. Sofyan mengakui jika pembentukan ini tak melibatkan banyak pihak akan lebih cepat apalagi penggabungan ini akan memperbesar aset. "Jika saya bisa melakukan semuanya sendiri tentu bisa cepat," kata Sofyan.
Sebelumnya pemerintah menargetkan penggabungan BUMN tambang akan rampung tahun lalu. Pemerintah juga telah menerbitkan instruksi presiden terkait dengan rencana ini. Namun hingga kini penggabungan belum terealisasi. "Perlu waktu karena melibatkan berbagai pihak," ujar Sofyan.
Skandal Korupsi, Venezuela Tangkap 9 Pejabat Perusahaan Tambang Negara
3 April 2023
Skandal Korupsi, Venezuela Tangkap 9 Pejabat Perusahaan Tambang Negara
Pihak berwenang Venezuela telah menahan sembilan pejabat dari konglomerat logam milik negara Corporacion Venezolana de Guayana (CVG) dalam penyelidikan korupsi.
Tambang Batu Hijau Bangun Smelter AMIN, Penyumbang Investasi Terbesar NTB
1 Februari 2023
Tambang Batu Hijau Bangun Smelter AMIN, Penyumbang Investasi Terbesar NTB
Proyek pembangunan smelter AMMAN yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Industri (AMIN) menjadi penyumbang realisasi investasi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2022.
