Sri Mulyani: Peningkatan Keseteraan Gender Genjot GDP Global Hingga USD 13 T

Minggu, 19 Juni 2022 11:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri side event B20 yang digelar oleh Women in Business Action Council pada Jumat lalu, 16 Juni 2022. Instagram/smindrawati

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan produk domestik bruto (PDB) secara global terancam turun hingga US$ 1 triliun. Hal ini terjadi bila dunia tak menyelesaikan permasalahan gender di masa pandemi Covid-19.

Data itu disampaikan Sri Mulyani mengutip studi yang dilakukan McKinsey Global Institute. Namun begitu ia yakin PDB global pada 2023 dapat tumbuh signifikan apabila dunia mengambil tindakan untuk meningkatkan kesetaraan gender.

Salah satunya adalah dengan memfokuskan investasi pada edukasi, program Keluarga Berencana (KB), kesehatan ibu, inklusi digital dan finansial, menyelesaikan hak para pekerja, serta merawat masyarakat berusia lanjut.

"Bila kita semua mengambil tindakan untuk meningkatkan keseteraan gender, GDP global pada tahun 2023 dapat tumbuh hingga US$ 13 triliun. Angka yang begitu signifikan," kata Sri Mulyani melalui unggahan Instagram resminya, dikutip Ahad, 19 Juni 2022.

Dalam side event B20 yang digelar oleh Women in Business Action Council pada Jumat lalu, 16 Juni 2022, Sri Mulyani menyebutkan Indonesia telah berproses sangat signifikan terkait kesetaraan gender.

Advertising
Advertising

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 53 persen dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia merupakan wanita. Namun mayoritas atau 62 persen dari tenaga kerja tersebut berada di sektor informal.

Padahal, menurut bendahara negara ini, tingkat inklusi keuangan wanita di Indonesia lebih tinggi 5 persen dibandingkan dengan laki-laki.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kata Sri Mulyani, sebelumnya menargetkan pengentasan kemiskinan absolut pada 2024, dimana pada konteks ini perang wanita menjadi sangat penting. "Ini menjadi tugas pemerintah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional," tuturnya.

Namun begitu, tantangan itu tidaklah mudah. Oleh karena itu dia berharap, inklusi finansial akan mengakselerasi Indonesia mengurai masalah ini khususnya bagi kaum wanita. "Karena bila kita berinvestasi pada wanita, kita berinvestasi pada masa depan bangsa," ucap Sri Mulyani.

BISNIS

Baca: Bitcoin Anjlok hingga di Bawah Rp 274 Juta, Apa Saja Pemicunya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

7 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

8 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

9 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

10 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

11 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

12 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

15 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

15 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

16 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya