TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra optimistis mayoritas kreditur bakal menyetujui proposal perdamaian proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam pemungutan suara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 17 Juni 2022.

“Kemarin saya katakan 50 persen tingkat optimisme saya. Sekarang sepertinya sudah 60 persen,” kata Irfan Setiaputra di PN Jakpus, 17 Juni 2022.

Tercatat ada 501 entitas kreditur domestik dan mancanegara yang berpartisipasi dalam proses voting PKPU ini. Garuda Indonesia membutuhkan suara 50+1 dari headcount dan 67 persen klaim dari kreditur non-preferen yang memiliki hak voting.

“Saya pikir semua yang datang ke sini punya pilihan dan kami menghargai kreditur yang mau mengantre. Buat mereka yang tidak setuju saya pikir sebenarnya tidak ada yang tidak fundamental juga,” kata Irfan.

Ia mengatakan para kreditur yang datang pemungutan suara dan tidak setuju, tentu akan menerima juga apabila lebih banyak yang menyetujui proposal perdamaiannya.

“Mayoritas lessor kemarin sih oke, tapi kita lihat hari ini. Saya tidak mau mendahului,” kata Irfan.

Dikutip dari situs resmi PKPU Garuda, emiten berkode saham GIAA itu memiliki tagihan yang diakui perusahaan senilai Rp 143,17 triliun.

Jumlah tersebut tersebar untuk kreditur lessor, non-lessor, maupun kreditur preferen. Daftar piutang tetap kepada 123 lessor sesuai jumlah yang diakui perusahaan adalah Rp 104,37 triliun. Kemudian daftar piutang non-preferen kepada 23 kreditur berjumlah Rp 3,9 triliun.

Sementara itu, Irfan mengatakan Boeing tidak mendaftar dalam voting PKPU hari ini. Padahal Boeing adalah kreditur terbesar dengan nilai USD 822 juta atau Rp 10 triliun lebih.

Irfan mengatakan Boeing atau kreditur Garuda lain yang tidak mendaftar masih memiliki kesempatan 30 hari untuk klaim utang sejak homologasi, namun mereka tidak bisa mengikuti negosiasi dan harus mengikuti hasil PKPU.

Baca Juga: Boeing Tidak Ikut Voting PKPU Garuda Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini