Greenpeace Minta Hadi Tjahjanto Transparan soal Data Hak Guna Usaha
Reporter
Hamdan Cholifudin Ismail
Editor
Francisca Christy Rosana
Rabu, 15 Juni 2022 16:24 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Rio Rompas, meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terbuka soal hak guna usaha (HGU).
"Catatan yang perlu dilakukan adalah memastikan keterbukaaan informasi HGU untuk dipublikasikan. Putusan Mahkamah Agung tentang HGU menjadi informasi publik belum dipatuhi oleh Kementerian ATR/BPN," kata Rio saat dihubungi pada Rabu, 15 Juni 2022.
Rio menyebut Menteri ATR/BPN periode sebelumnya terkesan tidak mau membuka data soal HGU walau telah diputus di pengadilan. Sikap ini menjadi catatan merah bagi Greenpeace dan pegiat lingkungan lainnya.
Adapun Jokowi menabalkan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil dalam reshuffle hari ini. Pengangkatan mantan Panglima TNI itu termaktub dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
Rio mengatakan menteri yang baru dilantik ini perlu memastikan bahwa reforma agaria harus segera dijalankan. Reformasi agraria, kata dia, bukan sekadar diwujudkan dengan membagi sertifikat tanah kepada rakyat.
"Tetapi harus merobak struktur pengusaan lahan yang timpang dan mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat," ujar
Selain itu, Menteri ATR juga diminta mendorong resolusi konflik yang berkeadilan dan menyelesaikan program one map policy yang akuntabilitas serta transparan. Rio menyebut, pada pada era Sofyan Djalil, banyak pejabat ATR/BPN yang tersandung kasus korupsi.
Di sisi lain, Rio menyoroti latar belakang Hadi yang berasal dari institusi TNI. Rio menilai ini merupakan tantangan karena militer, kata dia, kerap menjadi aktor yang berhadapan dengan masyarakat saat konflik lahan berlangsung.
"Pengalaman di militer yang teritorial dan struktural serta komandois bisa menghambat penyelesaian konflik lahan yang seharusnya melakukan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif dan berpihak pada korban," kata Rio.
Baca juga: Stafsus ATR Sebut Pencopotan Sofyan Djalil Tak Berkaitan dengan Mafia Tanah
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
