CSIS Ungkap Kekuatan Jakarta Kuasai Ekonomi Indonesia Meski Ibu Kota Pindah

Senin, 6 Juni 2022 15:59 WIB

Kepadatan kendaraan saat melintas di jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 9 Mei 2022. Sejumlah jalanan di Ibu Kota Jakarta terlihat ramai dan dipadati oleh kendaraan yang berangkat menuju kantornya di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis survei dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Survei tersebut dilakukan pada 170 responden dari berbagai profesi baik bisnis, politik, hingga akademisi.

Salah satu hasil survei tersebut adalah kontribusi Jakarta usai tidak lagi menjadi ibu kota negara. Fajar B. Hirawan, Kepala Departemen Ekonomi CSIS mengatakan Jakarta akan tetap memiliki daya kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia.

“Terlepas statusnya sebagai ibukota atau tidak, untuk jangka pendek dan menengah Jakarta masih jadi salah satu wilayah yang berkontribusi sangat besar terhadap perekonomian Indonesia secara umum,” ujar Fajar dalam konferensi pers pada Senin, 6 Juni 2022.

Fajar menyebutkan, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB Indonesia adalah yang paling tinggi, khususnya di Jakarta yakni sebesar 16 sampai 18 persen. Faktor yang paling krusial kontribusi Jakarta adalah lapangan pekerjaan.

Hal itu juga didukung dengan hasil survei yang menunjukkan lebih dari 60 persen responden atau para ahli menyatakan kinerja upah yang ada di Jakarta sangat kuat.

Advertising
Advertising

Ia berujar distribusi penduduk pekerja Indonesia di Jakarta sangat dominan, terutama di sektor perdagangan sebesar 24 persen. Upah di DKI Jakarta juga paling tinggi nominalnya dengan kisaran Rp 5,59 juta rupiah atau di atas rata-rata upah buruh nasional yaitu Rp 2,89 juta.

Upah DKI Meningkat Pesat

<!--more-->

Fajar mengatakan peningkatan upah di DKI Jakarta pada era kepemimpinan Anies Baswedan juga signifikan. Perkembangan terakhir, dibandingkan Februari 2021 dengan Februari 2022, peningkatannya mencapai 35 persen. Peningkatan upah upah tersebut jauh lebih besar dibandingkan peningkatan di wilayah lain yang biasanya hanya sebesar satu digit.

“Jakarta masih memiliki daya tarik atau magnet tersendiri bagi pebisnis. Faktor lainnya yang mempengaruhi juga infrastruktur yang sudah cukup memadai serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap,” kata Fajar.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca: Calon Gubernur DKI, Survei Ahli CSIS: Skor Gibran Kalahkan Riza dan Sahroni

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

14 jam lalu

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

15 jam lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

19 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

1 hari lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 hari lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

1 hari lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

1 hari lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

2 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

2 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya